Jumat 17 May 2024 18:02 WIB

BNPB Bersama BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini Banjir Lahar Dingin

Sistem peringatan dini menggunakan kabel untuk mengukur tinggi muka air.

Sejumlah siswa sekolah dasar (SD) melintasi daerah aliran sungai (DAS) Kali Regoyo untuk berangkat sekolah di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Senin (22/4/2024). Sebanyak 40 siswa SDN Jugosari 3 terpaksa menyeberangi sungai disebabkan jembatan limpas sebagai akses utama menuju sekolah terdampak banjir lahar hujan Semeru.
Foto: ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Sejumlah siswa sekolah dasar (SD) melintasi daerah aliran sungai (DAS) Kali Regoyo untuk berangkat sekolah di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Senin (22/4/2024). Sebanyak 40 siswa SDN Jugosari 3 terpaksa menyeberangi sungai disebabkan jembatan limpas sebagai akses utama menuju sekolah terdampak banjir lahar hujan Semeru.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bekerja sama untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir lahar dingin dan tanah longsor di sekitar kawasan Gunung Marapi Sumatera Barat (Sumbar).

"Segera buat sistem peringatan dini menggunakan kabel untuk mengukur tinggi muka air," kata Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto di Padang, Jumat (17/5/2024).

Baca Juga

Mengingat penguatan sistem peringatan dini tersebut tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar, Letjen Suharyanto menyarankan penggunaan anggaran hibah dan rehabilitasi atau dana siap pakai. BNPB juga siap mendampingi pemerintah daerah untuk membangun sistem itu.

Suharyanto mengatakan pihaknya akan terus mendorong penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat khususnya yang bermukim tidak jauh dari kaki Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar maupun Kabupaten Agam.

 

Pembuatan sistem peringatan dini tersebut sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan BMKG pada saat rapat koordinasi kebencanaan. Lembaga itu menekankan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana banjir bandang langsung di masyarakat.

Senada dengan itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan sistem peringatan dini yang selama ini digunakan atau disampaikan instansi yang dipimpinnya, lebih kepada peringatan dini hujan.

"Peringatan dini yang kami sampaikan adalah peringatan dini hujan, dan ini tidak terkait dengan peringatan dini banjir lahar," jelas dia.

Artinya, sambung eks Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut, harus ada sebuah sistem peringatan dini yang mampu mengukur tinggi muka air seperti bentang kabel. Sehingga, apabila kabel itu terputus maka sirene secara otomatis akan berbunyi dan alat itu harus dipasang di bagian hulu sungai.

Setelah melakukan analisa BMKG menemukan adanya anomali cuaca. Sebab, meskipun musim kemarau, faktanya Provinsi Sumbar tetap dilanda hujan. Sehingga diperlukan penanganan jangka panjang secara permanen berupa kesiapsiagaan dan mitigasi guna mengantisipasi bencana serupa terulang lagi.

"Karena memang di sekitar kaki Gunung Marapi banyak pertemuan sungai bahkan hingga tiga sungai. Ini perlu ditangani dengan kesiapsiagaan dan mitigasi jangka panjang," ujar dia.

Kepala BMKG menegaskan hal itu perlu menjadi perhatian serius pemangku kepentingan. Sebab, jika tidak disikapi maka dapat menjadi ancaman berikutnya dan dikhawatirkan berdampak lebih besar dari sebelumnya.

"Kami tidak menakuti tapi ini harus ditangani bersama apabila tidak ada hujan insya Allah aman," kata Dwikorita.

sumber : Antara

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement