REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai peran oposisi menjadi sangat penting dalam mengawasi pemerintahan yang akan datang. Ia sendiri tak setuju dengan narasi koalisi besar untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau semuanya masuk (koalisi Prabowo-Gibran), ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," ujar Lili dalam diskusi yang digelar Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, Senin (29/4/2024).
Menurutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk mengambil peran oposisi. Meskipun, PKS sudah menyatakan keinginannya untuk bertemu terlebih dahulu dengan Prabowo.
"Tersisa adalah PDIP. Nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," ujar Lili.
Ia juga tak sependapat dengan narasi yang menyebut DPR akan tetap melakukan fungsi pengawasannya, meskipun semua partai politik tergabung dalam koalisi besar. Tegasnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi dan membuat lembaga legislatif itu akan melempem mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya berharap ada komitmen partai-partai dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia," ujar Lili.