Senin 29 Apr 2024 13:28 WIB

Peneliti BRIN: Kalau Semua Partai Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Ya Wassalam

Di tubuh PDIP dinilai ada dua faksi yang pro dan kontra untuk gabung pemerintahan.

Rep: Nawir Arysad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan Anies Baswedan
Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan Anies Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai peran oposisi menjadi sangat penting dalam mengawasi pemerintahan yang akan datang. Ia sendiri tak setuju dengan narasi koalisi besar untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jika tak ada yang mengambil peran oposisi, kebijakan yang hadir akan seperti masa Orde Baru sehingga cenderung merugikan masyarakat. Apalagi jika semua partai politik di parlemen bergabung dengan koalisi besar tersebut.

Baca Juga

"Kalau semuanya masuk (koalisi Prabowo-Gibran), ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," ujar Lili dalam diskusi yang digelar Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk mengambil peran oposisi. Meskipun, PKS sudah menyatakan keinginannya untuk bertemu terlebih dahulu dengan Prabowo.

"Tersisa adalah PDIP. Nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," ujar Lili.

Ia juga tak sependapat dengan narasi yang menyebut DPR akan tetap melakukan fungsi pengawasannya, meskipun semua partai politik tergabung dalam koalisi besar. Tegasnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi dan membuat lembaga legislatif itu akan melempem mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya berharap ada komitmen partai-partai dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia," ujar Lili.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement