REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai permasalahan banjir tak akan terselesaikan apabila kepala daerahnya tak memiliki kebijakan yang radikal. Menurut dia, permasalahan banjir harus diatasi dengan membuat kebijakan yang radikal.
"Siapapun gubernur dan Pj Gubernur-nya, kalau tidak agak sedikit radikal untuk masalah banjir, tetap banjir di Jakarta. Karena (posisi) kita di bawah," kata dia, Kamis (25/4/2024).
Menurut Prasetyo, banjir Jakarta merupakan hal yang pasti terjadi. Namun, hal itu sangat mungkin untuk diantisipasi.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus konsentrasi pada pekerjaan penurapan untuk mengatasi banjir. Selain itu, pengerukan kali yang melintasi wilayah Jakarta juga harus dilakukan dengan konsisten. "Kan ada anggarannya. Jangan sudah banjir, kita kelagepan," ujar dia.
Setelah melakukan penurapan, Pemprov DKI Jakarta harus membuat embung dan sumur resapan apabila banjir masih terjadi. Namun, fokus pertama yang harus dilakukan adalah pekerjaan membuat turap.
"Jangan turap belum selesai, sumur resapan ada di tengah jalan, ya enggak fungsi. Buang buang anggaran. Intinya fokus, mana yang harus dikerjakan," kata Prasetyo.