Rabu 17 Apr 2024 12:18 WIB

Pemprov Jatim Targetkan Jalur Selatan Terhubung dalam 5 Tahun

Pemprov Jatim menargetkan jalur selatan Pacitan-Banyuwangi terhubung dalam 5 tahun.

Kendaraan melintas di Jalan Lintas Pantai Selatan di tepi pantai Soge, Ngadirejo, Pacitan, Jatim. Pemprov Jatim menargetkan jalur selatan Pacitan-Banyuwangi terhubung dalam 5 tahun.
Foto: ANTARA FOTO
Kendaraan melintas di Jalan Lintas Pantai Selatan di tepi pantai Soge, Ngadirejo, Pacitan, Jatim. Pemprov Jatim menargetkan jalur selatan Pacitan-Banyuwangi terhubung dalam 5 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan Jalur Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 628 kilometer yang menghubungkan delapan kabupaten dari Pacitan hingga Banyuwangi dapat dituntaskan seluruh pembangunannya dalam waktu lima tahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Mohammad Yasin kepada wartawan di Surabaya, Selasa (16/4/2024) memastikan proyek pembangunan Jalur Pansela merupakan salah satu yang menjadi prioritas dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.

Baca Juga

"Proyek yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan atau JLS ini telah berlangsung selama 23 tahun lebih. Panjangnya mencapai 628 kilometer," katanya.

Delapan daerah kabupaten yang dilalui Jalur Pansela adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Sementara progres pembangunannya telah selesai sepanjang 350 kilometer atau sekitar 60 persen.

Kepala Bappeda Yasin mengungkapkan untuk menyelesaikan 40 persen sisanya masih terkendala pembebasan lahan, yaitu di Kabupaten Trenggalek, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

"Di antaranya untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Trenggalek membutuhkan anggaran senilai Rp 200 miliar. Sedangkan di Banyuwangi sekitar Rp 37 miliar," ujarnya.

Selain itu, Yasin menandaskan untuk wilayah Lumajang dan Jember, masing-masing membutuhkan anggaran pembebasan lahan di bawah Rp 30 miliar.

"Pembebasan lahan sebenarnya urusannya pemerintah kabupaten. Tapi Pemprov Jatim siap membantu, khususnya di Trenggalek yang anggarannya mencapai Rp 200 miliar. Kalau Pemkab Banyuwangi yang cuma Rp 37 miliar saya rasa mampu dengan fiskalnya sendiri," ucapnya.

Pemerintah pusat, lanjut Yasin, telah berkomitmen kalau lahannya sudah siap, biaya konstruksinya akan segera dianggarkan. Menurut data Bappeda, produk domestik regional bruto (PDRB) kawasan utara sepanjang tahun 2023 lalu berkontribusi sebesar 40 persen terhadap perekonomian Jatim. Sedangkan kawasan selatan Jatim, Yasin menjelaskan, dengan berbagai potensinya, hanya berkontribusi sebesar 16 persen.

"Maka percepatan pembangunan Jalur Pansela menjadi prioritas yang diharapkan dapat menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement