REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi penasihat khusus presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi.
"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/4/2024).
Saat ditanya apakah Jokowi juga dilibatkan dalam pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya, Bahlil membantahnya. Ia mengatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Enggak. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Karena Presiden Jokowi itu memberikan, pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden. Tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," kata dia.
Selain itu, Bahlil juga menyebut pemerintahan Jokowi telah membahas program-program pemerintahan selanjutnya. Sebab, program pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bersifat melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi.
"Karena ini sifatnya berkelanjutan maka program-program 2025 sudah harus mencerminkan tentang visi misi dan program besar dari presiden terpilih. Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU. Jadi jangan kita mendahului apa yang menjadi tugas daripada MK dan KPU. Tapi bahwa ancang-ancang besar, garis besarnya mungkin saja itu sudah dimasukkan," jelas dia.
Sebelumnya, mantan politikus PDIP, Maruarar Sirait mengatakan, nantinya Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Sebab presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan program-program Jokowi.
"Sebab itu, Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil," kata Ara di kawasan Menteng, Jakarta, Ahad (7/4/2024).
Jokowi yang telah menjabat sebagai presiden selama dua periode dinilai memiliki pengalaman. Sebelumnya Jokowi juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur Jakarta.
Ara pun meminta seluruh aktivis bisa bersatu mendukung pemerintahan Prabowo nantinya.
"Jadi jangan sampai kita menjadi bagian yang memisahkan mereka. Posisi kita harus mengompakan Prabowo dan Jokowi," jelas Ara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
