REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, realisasi sejumlah investor asing dalam menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum berjalan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024.
Menurut Bahlil, para investor masih akan menunggu hasil sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi dan juga KPU sebelum merealisasikannya. Setelah itu, pihaknya pun menyebut akan mendorong percepatan realisasi di IKN.
"Untuk investasi asing yang sudah komitmen memang sudah banyak. Tapi realisasinya dalam waktu pascapilpres itu belum terimplementasi. Jadi mungkin tunggu MK penetapan KPU baru kami akan dorong percepatan realisasinya di IKN," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/4/2024).
Bahlil pun menyebut bahwa realisasi bisa dinilai berjalan setelah investor mulai melakukan pembangunan.
"Saya coba cek ya karena saya baru pulang. Karena kami menghitung realisasi itu bukan pada saat komitmen tapi pada saat dia sudah membangun," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan, total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun.
Pembangunan IKN tahap 1 terdiri dari empat groundbreaking 1 hingga 4 yang telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024. 8 sektor utama yang dibangun termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
