REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan kepemimpinannya. Salah satu cara Jokowi bahkan mengincar kursi ketua umum PDIP yang diduduki Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. "Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024).
Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Adapun yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ujar Hasto.
Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati ini pun pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971. "Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," ucap Hasto.
Hasto juga menyampaikan ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. "Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," kata Hasto.
Politikus senior PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa ucapan Hasto Kristiyanto terkait Presiden Jokowi yang ingin menggeser Megawati Soekarnoputri dari posisi Ketua Umum PDIP bisa dikatakan benar. Sebab Hasto sebagai Sekretaris Jenderal merupakan sosok yang sering bertemu dengan Megawati.
Posisi Ketua Umum PDIP sendiri dipandangnya sebagai salah satu posisi strategis di perpolitikan Indonesia. Sehingga, wajar jika Jokowi memiliki keinginan untuk menduduki posisi orang nomor satu di partai berlambang kepala banteng itu.
"Bahwa menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan tentu mempunyai posisi dan kedudukan yang penting di dalam pengambilan keputusan politik di dalam negeri ini, bukan hanya partai, tapi di republik ini," ujar Andreas di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
"Oleh karena itu, saya kira bukan hal yang mengejutkan kalau ada orang, termasuk mungkin Pak Jokowi yang menghendaki itu (posisi ketua umum PDIP)," sambungnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dalam Kongres V PDIP telah memutuskan bahwa Megawati ditunjuk sebagai ketua umum. Tegasnya, partainya memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih pimpinan partai.
"Saya kira saya sebagai kader PDI Perjuangan kami punya aturan, dan kami tahu Ketua Umum PDIP itu adalah Ibu Megawati Soekarnoputri, dan kami memilih beliau di Kongres. Kami memilih beliau di Kongres partai dan putusan untuk menjadi ketua umum itu adalah putusan kongres partai," ujar Andreas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika