Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui bahwa ketua umumnya, Prabowo Subianto selaku capres pemenang Pilpres 2024 sudah membahas susunan kabinet. Namun, pembahasan belum mengerucut ke nama-nama kandidat menteri.
"Bahwa persoalan kabinet sudah mulai diomongkan, beberapa kali memang saya denger dari Pak Prabowo. Belum, belum (mengerucut ke nama-nama)," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (26/3/2023).
Muzani menambahkan, Prabowo juga belum membahas nama-nama kandidat menteri dengan partai politik pengusungnya. Prabowo hanya berbicara sepintas terkait kandidat menteri dengan internal Partai Gerindra.
"Ya beberapa kali Pak Prabowo ngomong-ngomong (di internal), tapi ngomong terbatas aja nggak teralu dalem," ujarnya.
Terkait sejumlah kursi menteri seperti Menteri Keuangan apakah akan diisi oleh orang-orang profesional, Muzani menyebut bahwa Prabowo menganggap kandidat dari partai adalah profesional. Sebab, nama-nama yang diusulkan partai punya kemampuan sebagaimana orang profesional non-partai.
"Bapak presiden menganggap bahwa orang-orang yang diajukan oleh partai juga adalah orang yang dianggap profesional, memiliki kemampuan dan kepakaran di bidang yang diajukan," kata Wakil Ketua MPR itu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa penyusunan kabinet periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto. Meskipun ia meyakini, Menteri Pertahanan (Menhan) itu sudah memiliki gambaran untuk komposisi pemerintahannya nanti.
"Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusan-rumusan bagaimana konfigurasi dari kabinet akan datang. Berapa banyak dari parpol, berapa banyak dari profesional, dan kemudian dari parpol komposisinya berapa besar dari partai a, b, c," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Namun sekali lagi, penyusunan kabinet periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif Prabowo. Termasuk soal komposisi dan nama yang akan mengisi pos-pos menteri yang ada.
Ia sendiri yakin sebelum penyusunannya, Prabowo akan berkomunikasi dengan ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Termasuk partai politik di luar koalisi yang nantinya ikut bergabung.
"Presiden terpilih pasti membuka komunikasi terhadap partai-partai pengusung, apalagi pendukung baru," ujar Doli.
Doli mengungkapkan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan Prabowo bersama ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Ia meyakini, pertemuan tersebut akan dimulainya pembicaraan terkait kabinet.
"Mungkin sebenaranya sudah ada pembicaraan-pembicaraan informal sebelumnya. Konkritnya akan terjadi pada saat Pak Prabowo dilantik sebagai presiden dan kemudian akan mengundang ketum parpol yang lain," ujar Ketua Komisi II DPR itu.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan bahwa penyusunan kabinet periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif presiden. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto yang diyakininya memiliki formula dalam penyusunannya.
"Pak Prabowo juga punya komitmen yang kuat, Pak Prabowo pasti juga punya formula, punya rumusan-rumusan (penyusunan kabinet)," ujar Herman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Partai Demokrat disebutnya tidak dalam posisi untuk meminta kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Namun ia yakin, Prabowo memiliki perhitungannya dalam penyusunan kabinet.
Apalagi, ia menyebut bahwa Partai Demokrat all out dalam pemenangan pasangan nomor urut 2 itu selama masa kampanye. Pihaknya sendiri memiliki harapan terkait menteri, tetapi hal tersebut merupakan hak prerogatif Prabowo.
"Kalau harapan pasti ada ya, harapan pasti ada, tetapi kan sekali lagi, kami menghormati dan menghargai hak prerogatifnya presiden. Supaya tidak mengganggu pemikiran beliau dan beliau bisa dengan firm menentukan sikap dan keputusan," ujar Herman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
