REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberikan sejumlah catatan terkait banyaknya pelanggaran selama proses Pemilu 2024 berlangsung. Syaikhu menyoroti praktik politik uang yang masih menjamur jelang pencoblosan. Ia mendorong agar hal tersebut harusnya ditindak tegas.
"Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa money politics, praktik politik yang melibatkan uang dan kekayaan telah menjadi sebuah kewajaran umum dalam mengarahkan pilihan," kata Syaikhu dalam keterangannya, Jumat.
Syaikhu mengatakan Pemilu 2024 penuh dengan drama dan ketegangan yang dinilai dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Menurutnya hal ini seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi.
"Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat," ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menyoroti banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP. Menurutnya ketidakprofesional KPU terkait Sirekap menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam Pemilu.
Syaikhu mengapresiasi langkah tim hukum Amin yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami juga mengapresiasi tim hukum AMIN yang akan mengajukan perkara kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi.
PKS juga menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu," kata Syaikhu.
"Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.
Kendati demikian dirinya mengaku menghormati hasil rapat pleno terbuka Hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU. "Sebagai Partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika