REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar rapat konsolidasi internal pada Kamis (21/3/2024) malam. Rapat tersebut untuk menyikapi hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024, yang diketahui tak meloloskan partai berlambang Ka'bah itu ke parlemen.
Pada kesempatan tersebut, pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Khususnya, setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan kami mengucapkan selamat kepada Bapak H.Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah mendapatkan suara tertinggi hasil pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024," ujar Mardiono lewat keterangan tertulisnya, Jumat (22/3/2024).
Mardiono dan segenap keluarga besar PPP turut mendoakan agar hasil pilpres ini adalah yang terbaik bagi Indonesia. "Semoga hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini merupakan yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia," ujarnya.
Adapun PPP saat ini tengah menyiapkan gugatan sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka terus berkoordinasi dengan tim hukum dalam melengkapi seluruh berkas yang diperlukan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terjadi dari hulu ke hilir. Karenanya, ia mendukung penuh Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, demokrasi Indonesia selama pelaksanaan Pemilu 2024 tercoreng dengan hadirnya upaya-upaya tercela. Kontestasi nasional seharusnya menjadi media bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis.
Hasto pun mendukung langkah PPP mengajukan gugatan ke MK. Sebab, ia menilai adanya upaya penggerusan suara terhadap partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
PPP berdasarkan hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen. PDIP disebutnya siap membantu untuk memberikan data-data penguat yang akan dilampirkan ke MK.
"Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (21/3/2024) malam.
Ia menduga memang adanya upaya untuk menggagalkan PPP melenggang ke parlemen. Menurutnya, terdapat ambisi kekuasaan yang ingin mencoret sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu menempatkan wakilnya di DPR.
"Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
