REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hasto kemudian menyinggung sanksi untuk mantan wali kota Solo itu.
"Sanksi terbesar adalah dari rakyat dan itu waktunya nggak bisa detik ini, hari ini, akan ditentukan oleh waktu. Apakah seseorang akan benar-benar membuat legacy bagi kepentingan bangsa dan negara," ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
PDIP, jelas Hasto, memiliki keyakinan bahwa kebenaran tidak bisa diukur saat ini. Ia kemudian mengatakan, rekam jejak, nilai perjuangan, spiritualitas, dan budi pekerti harus beriringan untuk membuat sebuah warisan.
"Lalu apa gunanya nilai-nilai spiritual ketika pengkhianatan terhadap konstitusi, demokrasi, kedaulatan rakyat itu dibiarkan," ujar Hasto.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan bahwa partainya terbuka dengan siapa pun yang ingin bergabung. Tak terkecuali terhadap Jokowi.
Namun, bergabung atau tidaknya ke Partai Golkar tergantung individu tersebut. Apalagi hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi Jokowi sudah keluar dari PDIP.
"Sama-sama kita tahu Pak Jokowi kan sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDIP, yang selama ini kita tahu beliau kader PDIP, dan PDIP belum pernah menyatakan juga mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDIP," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Di samping itu, ia sekali lagi menyampaikan bahwa pihaknya terbuka jika Jokowi benar ingin bergabung dengan Partai Golkar. Namun, ia tak tegas menjawab, soal keterbukaannya tersebut dalam posisi Jokowi sebagai calon ketua umum atau tidak.
"Kalau kemudian beliau mau bergabung, tentu kita menunggu statement resmi dari Pak Jokowi, bahwa kemudian sebelum itu ada pembicaraan-pembicaraan dengan Pak Ketum misalnya, ya itu bisa saja dilakukan," ujar Doli.
"Tapi sampai saat ini, saya belum tahu kalau misalnya tadi ada informasi Pak Luhut atau Pak Aburizal sudah komunikasi dengan Pak Jokowi, saya belum tahu," sambung Ketua Komisi II DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika