Selasa 12 Mar 2024 21:00 WIB

UN Women: Kualitas Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Peringkat 87

Kendala di RI ialah pemberdayaan ekonomi dan partisipasi politik perempuan.

Perajin menyelesaikan pembuatan dompet di Depok, Jawa Barat, Senin (28/2/2022) (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Perajin menyelesaikan pembuatan dompet di Depok, Jawa Barat, Senin (28/2/2022) (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan PBB untuk pemberdayaan perempuan, UN Women, mengatakan, berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia, kualitas pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara-negara di dunia.

"Pemeringkatan ini didasarkan sejumlah faktor seperti pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, pemberdayaan ekonomi dan juga partisipasi politik," kata UN Women Indonesia Country Representative and ASEAN Liaison, Jamshed Kazi, yang disiarkan ANTARA.

Baca Juga

Kazi mengatakan, berdasarkan data 2023 tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki kinerja yang cukup baik dalam pencapaian dalam pendidikan. Di Indonesia, terdapat lebih banyak perempuan bersekolah dibandingkan laki-laki. Dalam beberapa kasus, angkanya bahkan lebih tinggi dari laki-laki, sehingga angka rata-ratanya hampir sama.

Yang masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah dalam pemberdayaan ekonomi dan partisipasi politik. Dalam pemberdayaan ekonomi Kazi menyebutkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia hanya sekitar 53 hingga 54 persen, dan persentase tersebut tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

Dalam proporsi yang sama dengan perempuan yang terdidik, partisipasi politik perempuan di Indonesia juga masih lebih rendah. Rata-rata global jumlah perempuan di parlemen adalah sekitar 26 persen. Sementara di Indonesia, persentasenya sebesar 22 persen.

Persentase tersebut sedikit di bawah rata-rata global, tetapi hal itu masih positif karena angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun, Kazi mengingatkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik di kota-kota besar berbeda dengan jumlah partisipasinya di daerah-daerah lain di luar Jawa. "Kesenjangannya lebih besar. Jadi, di Indonesia, penting sekali untuk memastikan bahwa kita tidak meninggalkan siapa pun. Iqtu berarti kita juga harus memperhatikan perempuan disabilitas, kurang mampu, dan perempuan penderita HIV," kata Kazi.

"Mereka biasanya adalah perempuan yang pendidikan dan pemberdayaan ekonominya tertinggal," kata dia lebih lanjut.

Sementara itu, di antara negara-negara di kawasan ASEAN, Kazi mengatakan bahwa Indonesia berada di tengah-tengah dalam peringkat pemberdayaan perempuan.

"Ada beberapa negara seperti Filipina, Singapura, Timor Leste dan bahkan Laos yang peringkatnya sedikit lebih baik," kata Kazi.

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement