REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, melaporkan bahwa lebih dari 100 ribu warga negara Indonesia (WNI) bekerja di Kamboja. Sebagian dari mereka bekerja di sektor formal dan informal, meskipun tanpa jaminan keselamatan yang resmi dari pemerintah kedua negara.
"Di sana (Kamboja) itu terakhir sekitar 100 ribu orang. Seratus ribu orang itu baik yang bekerja di sektor tertentu maupun yang men-support makanannya, konsumsi hariannya," ungkap Muhaimin di Jakarta, Senin (27/10), terkait banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang berusaha melarikan diri dari Kamboja.
Pekerja Indonesia di Kamboja banyak yang terlibat dalam sektor kuliner, menawarkan hidangan seperti Soto Lamongan, rujak cingur, dan Pecel Madiun. Namun, Kamboja belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia untuk menjamin keselamatan dan hak-hak mereka.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga menyoroti tingginya potensi eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran yang tidak melalui jalur resmi. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh untuk mencegah WNI menjadi korban perdagangan orang di Kamboja.
Muhaimin meminta masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja ke Kamboja karena negara tersebut bukan tujuan penempatan resmi PMI. "Kita terus mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita," tegasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika