Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki KTP DKI yang berada di luar DKI maupun yang tinggal di DKI Jakarta terkait penertiban administrasi kependudukan. Menurut Budi, ada dua pilihan bagi warga yang ingin mencegah NIK-nya dinonaktifkan, yakni mengurus kepindahannya atau tetap tinggal di Jakarta.
Menurut dia, penataan ini diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas, mengingat keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik guna menciptakan keberadaban kehidupan masyarakat yang madani dan sejahtera.
Berdasarkan penertiban administrasi kependudukan, data pada akhir Februari 2024 menunjukkan bahwa warga yang sudah meninggal sebanyak 81.000 orang dan rumah tangga yang tidak lagi di DKI Jakarta sebanyak 13.000. Sementara itu, penduduk yang keluar Jakarta tercatat sebanyak 243.160 dan pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang sepanjang tahun 2023.
Dia mengatakan basis data kependudukan yang akurat salah satunya melalui penataan penertiban administrasi kependudukan bisa menciptakan masyarakat sejahtera dan madani. Masyarakat merupakan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah sehingga keakuratan data kependudukan saat ini sangat penting dalam meramu kebijakan-kebijakan strategis daerah.
Budi menuturkan program penertiban administrasi kependudukan yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI bukan hanya berdampak pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) tetapi juga masyarakat seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
