REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berlabuh ke Partai Golkar. Ia pun menyebut pihaknya melakukan stelsel aktif.
Dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, stelsel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa). Sedangkan stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa).
"Ya kami kan stelselnya aktif, seseorang kalau cocok bisa masuk," ujar Hasto di Kompleks Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Kemudian, Hasto menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dari Jokowi. Namun PDIP tegas menolaknya, karena permintaan tersebut tak sesuai dengan konstitusi.
"Kalau kemudian nggak cocok karena perpanjangan permintaan tiga periode nggak dipenuhi, itu stelsel aktif dan itu konstitusi kita mengatur keanggotaan, itu stelsel aktif," ujar Hasto.
Di samping itu, ia menyindir Jokowi bahwa jati diri seseorang dinilai dari konsistensinya. Dalam hal ini adalah pilihannya terhadap partai politik.
"Secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika