REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai yang terbiasa menjadi bagian dari pemerintahan. Arifki menyebut PPP yang berkoalisi dengan PDIP di Pemilu 2024 ini kemungkinan besar tak akan mengikuti langkah partai banteng untuk jadi oposisi. Apalagi di Pileg 2024 ini, suara PPP sangat rendah dan berpotensi terdepak dari DPR RI.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno juga sudah menegaskan sikap bahwa partainya merupakan partai pendukung pemerintah dan sampai saat ini partai masih berada dalam pemerintahan. Sandiaga tidak menutup opsi untuk bergabung dengan kubu Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

"PPP partai yang terbiasa menjadi bagian dari pemerintahan. Sebagai partai yang tidak ada pemilik saham mayoritas, PPP bakal dengan mudah bergabung dengan pemerintahan Pra bowo-Gibran. Kongres PPP selanjutnya, bakal menjadi jalan untuk meninggalkan kubu oposisi yang rencana bakal dibentuk partai  Paslon 01 dan Paslon 03," kata Arifki, Selasa (27/2/2024).

Menurut Arifki, perubahan sikap politik PPP tidak akan sulit. Jika ketua umumnya berganti, jalan PPP untuk meninggalkan kubu oposisi bakal lebih mudah. 

"Cara PPP bergabung dengan pemerintahan sama dengan Golkar. Karena memang partai ini tidak ada pemiliknya, " ujar Arifki.

Dari berbagai partai oposisi yang berada di kubu 01 dan 03. PPP salah satu partai yang berpotensi untuk masuk ke pemerintahan. Dialog dengan PPP lebih mudah bagi pemerintah dari pada ke PDI-P, PKB, dan Nasdem. Karena tiga partai ini dinilai memiliki figur sentral di kelembagaan partai.  Di mana lobi politik ke Surya Paloh, Megawati, dan Cak Imin tentu bakal lebih rumit dibandingkan pentolan PPP.

Arifki menambahkan bagi partai yang tidak kuat dan mapan seperti PDIP, jadi partai oposisi tidak akan mudah. Apalagi buat partai non parlemen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika