REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin ingin pemerintahannya selesai dengan soft landing di Oktober 2024 nanti. Sehingga untuk menuju soft landing menurut Ujang, Jokowi menarik Partai Demokrat bergabung ke dalam pemerintahan. Supaya pemerintah mendapatkan kekuatan tambahan untuk mem-back up di parlemen.
"Strategi politik menambah kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan memperkuat koalisi pendukung Jokowi di parlemen. Kita tahu PDIP walau masih di kabinet tapi sudah berbeda pandangan dengan Jokowi, sudah sering mengkritik sehingga Jokowi butuh partai lain untuk bisa memperkuat di Parlemen agar pemerintahannya soft landing," kata Ujang, Rabu (21/2/2024).
Ujang mengatakan Jokowi membutuhkan Demokrat segera mem-back up pemerintahannya di parlemen karena Ganjar Pranowo dan PDIP sedang berencana mengajukan hak interpelasi karena menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan.
Sedangkan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi sudah mengalami perubahan peta. Dimana PDIP sudah menjadi lawan, PPP abu-abu, serta Nasdem dan PKB yang mulai tidak loyal lantaran kepentingan memenangkan Anies-Muhaimin.
Dengan begitu menurut Ujang, Jokowi ingin memanfaatkan kekuatan Demokrat di parlemen untuk turut memperkuat dukungan kepada pemerintah. Sehingga walau tak lagi memiliki PDIP, PPP, PKB dan Nasdem, Jokowi memiliki Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan Demokrat untuk memback up di DPR.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
AHY dilantik menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto setelah ia ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Pelantikan AHY dan Hadi digelar bersamaan di Istana Negara, Jakarta pada pukul 11.00 WIB.
Dengan begitu, Demokrat mengakhiri puasanya terhadap kursi kekuasaan. Sebelumnya sejak 2014, Demokrat sama sekali tidak pernah menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika