REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, partai-partai pengusung Prabowo-Gibran membuka peluang bagi partai lawan untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo. Hal itu disampaikan seiring hasil quick count atau hitung cepat yang menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran adalah pemenang Pilpres 2024.
"Nanti kan kita juga komunikasi dengan partai-partai apakah mereka masuk di pemerintahan apa tidak," kata Viva kepada Republika, Kamis (15/2/2024).
Viva menyebut, pihaknya baru akan beromunikasi dengan partai-partai pendukung capres-cawapres lain setelah KPU selesai melakukan penghitungan suara dan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. KPU RI diketahui akan meenetapan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret 2024.
"Makanya ini masih lama, kita santai aja dulu," kata Viva yang juga menjabat sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Sementara itu, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza meyakini Prabowo Subianto sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mengajak sejumlah partai kubu lawan untuk masuk koalisinya. Prabowo perlu melakukan itu agar mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen sehingga pemerintahannya kelak bisa berjalan mulus.
"(Prabowo-Gibran) perlu membangun kekuatan koalisi yang besar jika ingin keputusan atau kebijakan pemerintahannya tidak diganggu oleh parlemen," kata Efriza ketika dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis.
Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan Indikator Politik Indonesia dengan data masuk 95,43 persen, koalisi partai politik pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen adalah Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Keempat partai tersebut total mendapatkan 42,85 persen suara dalam Pileg DPR RI.
Adapun koalisi partai pendukung Anies-Muhaimin, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, total mendapatkan 28,07 persen suara. Sementara itu, koalisi partai pendukung Ganjar-Mahfud, yakni PDIP dan PPP, mendapatkan 20,42 persen suara. Total raihan suara kubu Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud adalah 48,49 persen.
Jika hasil quick count itu sejalan dengan hasil penghitungan resmi KPU, maka kemungkinan total kursi yang dimiliki koalisi Prabowo di Senayan tak mencapai 50 persen.
Efriza memprediksi Prabowo akan mengajak Nasdem, PKB, dan PPP bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahannya. Sebab, pimpinan ketiga partai tersebut dekat dengan Prabowo dan juga Jokowi. Nama yang tersebut terakhir diketahui secara luas mendukung Prabowo-Gibran.
Efriza menjelaskan, apabila Prabowo berhasil merangkul tiga partai tersebut, maka tersisa dua partai yang akan menjadi oposisi di parlemen. Keduanya adalah PDIP dan PKS.
Menurut dia, PDIP akan memilih menjadi oposisi sebagaimana pernah dilakukan partai itu terhadap Pemerintahan Orde Baru dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adapun PKS, diyakini tak akan diajak gabung oleh Prabowo.
"Dengan menyisakan PDIP dan PKS sebenarnya akan lebih baik bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, kedua partai itu tidak akan pernah bisa bersatu berjuang sebagai oposisi," ujar Efriza.
"Artinya, oposisi terberat dan riil terhadap Pemerintahan Prabowo hanya tinggal dari PDIP, sedangkan PKS hanya berkategori oposisi caper," kata dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten itu menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
