REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrian Fachri, Febryan A
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkap adanya anomali dalam hitung cepat atau quick count yang digelar oleh sejumlah lembaga survei. Anomali tersebut dinilainya terjadi karena adanya indikasi kecurangan yang menyasar Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebab dalam hasil quick count, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pemilihan legislatif (Pileg) berkutat pada 17 hingga 19 persen. Sedangkan suara untuk Ganjar-Mahfud, berada di kisaran 16-18 persen.
"Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur (PDIP) itu sangat masif," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Ia menjelaskan, adanya intimidasi yang dialami oleh kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah. Hal tersebut membuat "kandang banteng" seperti Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur tidak maksimal ke Ganjar-Mahfud.
"Kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi, yang dilakukan dengan menggunakan proses-proses hukum," ujar Hasto.
Karenanya, TPN Ganjar-Mahfud akan membentuk sebuah tim khusus bertugas untuk menginvestigasi indikasi kecurangan yang terjadi di banyak wilayah. Jika benar ditemukan kecurangan, mereka akan membawanya ke ranah hukum.
"Semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan, karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses-proses politik baik yang ada di parlemen, maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri," ujar Hasto.
Diketahui, Ganjar-Mahfud menghadiri rapat evaluasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dalam rapat tersebut, hadir empat ketua umum partai politik pengusung dan pengurus inti TPN Ganjar-Mahfud.
Salah satu yang dibahas adalah indikasi kecurangan yang ditemukan pihaknya di banyak wilayah. Karenanya, hasil hitung cepat atau quick count belum dapat dijadikan landasan untuk mengeklaim kemenangan Pilpres 2024.
"Kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU, sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja," singkat Ganjar di Gedung High End, Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika