Kamis 08 Feb 2024 19:00 WIB

Cooling System, Dalih Polisi Minta Rektor-Rektor Buat Video Testimoni Positif Soal Jokowi

Menurut Kapolrestabes Semarang, kalangan kampus dirangkul demi suasana kondusif.

Sivitas Akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni menyampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024) sore.
Foto: Dok UGM
Sivitas Akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni menyampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024) sore.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Ali Mansur, Antara

Beberapa rektor dan akademisi dari sejumlah universitas di Jawa Tengah (Jateng) belakangan mengeluhkan secara terbuka tentang adanya dugaan intimidasi dan pemaksaan dari pihak-pihak kepolisian untuk menyampaikan tentang keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rektor Universitas Soegijapranata di Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto pekan lalu menyampaikan dirinya dihubungi oleh kepolisian Polrestabes Semarang untuk membuat video yang berisikan testimoni tentang keberhasilan Jokowi selama memimpin pemerintahan. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masrukhi juga menyampaikan hal yang serupa. 

Baca Juga

Keluhan para rektor dan kalangan akademisi itu, pun disampaikan oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) 03 Mahfud MD. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkoplhukam) itu beberapa waktu lalu menyampaikan dirinya yang mendapatkan banyak laporan dan keluhan dari para rektor dari sejumlah universitas yang diminta oleh aparat-aparat kepolisian untuk menyampaikan tentang suksesnya pemerintahan Jokowi.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan bahwa kepolisian merangkul kalangan sivitas akademika dalam rangka mewujudkan cooling system untuk menjaga suasana kondusif pada masa Pemilu 2024. "Kami sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Semarang wajib mewujudkan situasi kondusif dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024," kata Kapolrestabes dalam siaran pers di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

Beberapa langkah cooling system tersebut, kata Irwan, antara lain dengan mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan sivitas akademika. Menurut dia, ajakan sivitas akademika bertujuan untuk mendukung terciptanya pemilu damai, tanpa maksud lainnya.

Irwan menjelaskan, bahwa video sivitas akademika yang dimintai komentarnya itu merupakan hasil wawancara yang telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan. "Tidak ada paksaan bagi yang bersedia memberikan testimoni maupun pesan kamtibmas," tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Satake Bayu Setianto menambahkan bahwa seluruh komponen masyarakat diajak untuk bersama berperan menjaga situasi agar tetap kondusif. "Kami imbau seluruh tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun tokoh berkompeten lainnya untuk bisa membantu menjaga situasi kamtibmas agar berjalan aman dan tertib," katanya.

Kombes Pol. Satake menjamin Polri tetap netral dalam melaksanakan pengamanan Pemilu 2024. "Tidak ada arahan untuk mendukung salah satu paslon, kehadiran Polri merupakan representasi kehadiran negara," tambahnya.

Berbicara terpisah, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Fadil Imran menanggapi perihal anggota Polisi di Jawa Tengah yang meminta para rektor membuat video yang memuji Presiden Jokowi. Dia menegaskan bahwa tidak hanya rektor tapi juga polisi biasa mendatangi setiap orang, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda dan juga tokoh agama.

“Polisi hampir setiap hari mendatangi orang, bukan hanya rektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ini barangkali karena yang didatangkan rektor saja kemudian ada momentum-momentum seperti itu kemudian menjadi sebuah perbincangan,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya tersebut di Korps Brimob, Cikeas, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Namun demikian, Fadil Imran menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut. Dia memastikan akan mengambil langkah yang objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia juga mengingatkan kepada masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu (14/2/2024) mendatang.

“Tapi apa pun itu akan kita tindak lanjuti secara objektif,” tegas Fadil.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement