REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar bantuan sosial (Bansos) diberikan melalui kantor pos atau bank pemerintah langsung ke penerima manfaat. Hal ini guna menghindari korupsi dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam konferensi pers pada Rabu (7/2/2024). Ghufron mendorong agar program bansos tak disalahgunakan sebagai momentum politik uang.
"Bahwa bansos harus disalurkan berdasar data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang dan uangnya disalurkan melalui kantor pos atau bank kepada rekening masyarakat yang penerima," kata Ghufron dalam kegiatan tersebut.
Ghufron menegaskan bansos wajib disalurkan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah. Ghufron menyebut bansos mestinya diberikan dalam bentuk uang.
"Agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," ujar Ghufon.
Ghufron mengatakan KPK sudah menekan komitmen dengan pemerintah demi mencegah korupsi sepanjang Pemilu 2024. Komitmen itu dibuktikan KPK dengan memberikan rekomendasi.
"(KPK) Membuat komitmen bersama Pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujar Ghufron.
Selain itu, Ghufron meminta kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas. Ghufron tak ingin mereka berpihak mendukung salah satu kubu di Pemilu 2024.
"Menghindari sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilu, sebagai bentuk tanggungjawab dan pengabdian aparatur negara kepada bangsa dan negara," ujar Ghufron.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan adanya politisasi dalam penyaluran program bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, menjelang hari pencoblosan. Jokowi menegaskan berbagai bansos yang disalurkan kepada masyarakat itu sudah mulai dilakukan sejak tahun sebelumnya.
“Oh udah dari dulu. Ini kan sudah dari September,” kata Jokowi usai menghadiri Kongres GP Ansor di Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Terkait bansos pangan yang terus menerus dibagikannya dalam satu bulan terakhir, Jokowi menjelaskan, bansos beras disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga yang juga terjadi di seluruh negara. Selain itu, kata dia, pemerintah juga ingin memperkuat daya beli masyarakat.
Bantuan pangan beras itu sendiri, menurutnya, sudah disalurkan sejak September 2023. Sedangkan bantuan El Nino diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak dari kemarau panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika