REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menegaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) bukan agenda politik terselubung menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, bansos sengaja digelontorkan pemerintah lantaran  kebutuhan masyarakat yang saat ini membutuhkan.

"Kita (pemerintah) sudah membagi-bagikan bansos itu sejak Covid-19. Jadi bansos itu tidak ada kaitannya dengan tahun politik," kata Airlangga saat Konsolidasi Relawan Serikat Pekerja Nusantara di Karawang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (31/1/2024).

Airlangga mengatakan, penyaluran bansos saat ini yang berbarengan dengan hajatan politik Pemilu 2024 hanya satu kebetulan.

Namun dia memastikan, bansos bukan untuk dagangan politik di akar rumput. "Kita tidak ingin dengan adanya agenda politik tahun ini, bantuan (bansos) untuk masyarakat ini terputus," ujar Airlangga. Airlangga, yang juga ketua umum Partai Golkar itu menerangkan mengapa pemerintah tahun ini kembali menggelontorkan bansos.

Utamanya, kata dia untuk membantu masyarakat yang masuk dalam program pengentasan kemiskinan ekstream. Pun juga masyarakat petani yang terkena dampak el nino yang menyebabkan mundurnya waktu panen. Juga, kata Airlangga adanya peningkatan harga pangan global. Pemerintah melalui Bulog mendata 22 juta penerima bansos beras pada Januari 2024. 

Pada Februari 2024, pemerintah juga menggelontorkan Rp 200 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat. "Tentu kita harus mengambil langkah. Salah satu langkahnya dengan melanjutkan bansos. Baik itu berupa beras maupun BLT," kata Airlangga. Dan dengan bansos berupa beras dan uang tunai melalui BLT tersebut, dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika