Sebelumnya, Heru Budi mengatakan, rusun untuk warga Kampung Bayam itu akan dibangun pada 2025. Lokasi rusun itu rencananya akan berada di Kecamatan Tanjung Priok, sesuai harapan warga agar tak jauh dari lokasi mereka.
"Nah, kalau ditanya waktunya masih satu tahun? Iya. Mohon sabar, kita bangun yang terbaik," kata dia di Mampang Prapatan, Kamis (24/1/2024).
Heru menjelaskan, rusun itu akan sangat baik apabila dihuni oleh warga. Pasalnya, rusun itu nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari posyandu, tempat bermain, kontrol kesehatannya, sekolah, listrik, internet, dan lainnya.
"Semua fasilitas cukup. Tinggal warga silakan memilih. Sambil menunggu ini, silakan warga memilih tempat yang sangat baik ya itu di Nagrak, mungkin juga di Pasar Rumput," ujar Heru.
Ia mengatakan, pembangunan rusun itu rencananya akan dibangun pada Januari 2025. Ditargetkan, pada akhir 2025, pembangunan rusun itu dapat rampung.
Karena itu, ia mempersilakan warga Kampung Bayam menempati rusun yang memang fasilitasnya cukup memadai. Bukan di KSB yang saat ini mereka tempati.
"Saya sekali lagi tekankan, saya Pj Gubernur DKI tidak mengabaikan saya berpikir dan memberikan solusi yang terbaik untuk warga. Saya ini warga Jakarta. Saya merasakan mereka," kata dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, masalah di KSB merupakan persoalan yang diwariskan oleh Anies Baswedan selepas menjabat sebagai gubernur. Namun, masalah itu justru makin pelik dengan keputusan yang diambil Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Saya tidak mengerti kenapa Pj gubernur mengambil keputusan ini (rencana membangun rusun baru)," kata dia, Kamis (25/1/2024).
Menurut Gilbert, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah membuat kualifikasi peruntukkan KSB. Apabila sejak awal KSB diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam, Pemprov DKI harus konsisten melaksanakannya.
"Pembangunan rusun baru akan makan waktu, dan saya kira itu masuk anggaran 2025," kata dia.
Gilbert menambahkan, pembanguan rusun baru untuk warga Kampung Bayam juga dinilai tak terlalu urgen. Apalagi, saat penggusuran dilakukan, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro disebut telah memberikan uang kepada warga yang terdampak.
"Artinya sebenarnya ada upaya dari Jakpro," kata dia.
Ia mengaku telah berulang kali melakukan rapat untuk membahas masalah tersebut. Sikap DPRD DKI Jakarta juga selalu sama, ingin masalah itu cepat selesai.
"Kasus ini semakin lama akan semakin rumit karena musim kampanye," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
