Senin 15 Jan 2024 21:39 WIB

Peristiwa Malari Harus Jadi Pelajaran Terkait Investasi Asing

YLBHI membuat catatan terkait malari.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Erdy Nasrul
Aktivis peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari, Hariman Siregar menyampaikan pidato saat peringatan 50 tahun peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (15/1/2024). Peringatan Malari tersebut digelar bersamaan dengan perayaan HUT ke-24 Indonesia Demokrasi Monitor (Indemo) yang mengangkat tema The Last Battle Democracy dan Lawan Politik Dinasti.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Aktivis peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari, Hariman Siregar menyampaikan pidato saat peringatan 50 tahun peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (15/1/2024). Peringatan Malari tersebut digelar bersamaan dengan perayaan HUT ke-24 Indonesia Demokrasi Monitor (Indemo) yang mengangkat tema The Last Battle Democracy dan Lawan Politik Dinasti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur memandang situasi Indonesia pada saat terjadinya peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari tidak berubah dengan kondisi saat ini. Isnur menyinggung pemerintah yang masih menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. 

Tanggapan Isnur disampaikan menyangkut peringatan 50 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari yang jatuh pada hari ini. Isnur menyayangkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap hak rakyatnya sendiri. 

Baca Juga

"Kita menghadapi situasi yang sama dimana pemerintah gencar mengundang investor tanpa memperdulikan hak atas lingkungan hidup, tanah bagi rakyat, HAM," kata Isnur kepada Republika, Senin (15/1/2024). 

Isnur mengungkapkan waktu yang berjalan sampai 50 tahun ternyata tak mengubah sikap pemerintah pada rakyatnya sendiri kalau menyangkut kepentingan investasi. 

 

"Konteks yang masih penting hari ini dimana pemerintah Jokowi lebih utamakan investasi dan juga kepentingan oligarki pemodal, pengusaha besar yang sedot dan rebut lahan dan lingkungan di tengah warga," ujar Isnur. 

Isnur mengenang peristiwa Malari sebagai wujud mahasiswa dan warga yang bergerak bersama melawan kuasa Pemerintahan Suharto. Padahal saat itu, Suharto begitu berkuasa dengan kekuatan militernya. 

"Tapi demi kepentingan rakyat, mereka berani berjuang melakukan penolakan," ujar Isnur.

Berkaca dari peristiwa Malari, Isnur merasa pola serupa masih terjadi di masa Pemerintahan Jokowi. Mahasiswa dan warga masih dihantui kekerasan dari aparat ketika lantang bersuara mengkritik kebijakan pemerintah. 

"Disitu bisa terlihat pemerintah menggunakan kekuasaan ke instrumen kekerasan yaitu aparat dan militer untuk menyerbu mahasiswa. Dan itu kita menghadapi situasi yang sama. Sekarang negara gunakan pendekatan represif, kekerasan untuk membungkam demo oleh mahasiswa," ucap Isnur. 

Diketahui, aksi demonstrasi mahasiswa dalam peristiwa Malari berujung kerusuhan besar dengan menelan korban 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap.

Penyebab peristiwa ini ialah kisruh investasi asing dan rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia yang menjadi pemantik peristiwa Malari.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement