REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons kritikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menambah utang luar negeri Indonesia ratusan triliun rupiah demi membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Nusron menyebut, Hasto tak paham struktur APBN. "Ini mohon maaf Pak Hasto dan Pak Ganjar harus belajar dulu tentang struktur APBN," kata Nusron kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (3/1/2024).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, dalam struktur APBN terdapat tiga komponen. Mulai dari komponen penerimaan negara, pengeluaran atau belanja negara, dan pembiayaan.
Nusron menyebut, porsi belanja alutsista masuk komponen belanja negara. Penentuan porsinya sepenuhnya kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, bukan oleh Menhan Prabowo.
Karena itu, Nusron menyebut, kritikan Hasto itu salah alamat. Seharusnya, sambung dia, Hasto menanyakan persoalan itu ke elite PDIP Said Abdullah karena yang bersangkutan menjabat sebagai ketua Banggar DPR RI.
"Jadi tanyakan ke Pak Said Abdullah kenapa kok strukturnya ditaruh di sini di situ. Lagi-lagi sampaikan salam saya (ke Hasto), kalau tanya jangan salah alamat," kata Nusron.
Hasto pada Selasa (2/1/2024), menyebut ,belanja alutsista Kementerian Pertahanan menambah utang luar negeri Indonesia Rp 386 triliun. Hal itu disampaikan berkaitan dengan digelarnya debat capres dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional pada Ahad (7/1/2024).
"Dari pada sekedar beli-beli dan beli bahkan sampai pinjaman ke luar negeri yang meningkat mencapai Rp 380 triliun ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Pak Prabowo justru malah menambah utang luar negeri sebesar 386 triliun untuk beli alutsista," ujar Hasto.
Sebelumnya, Ganjar juga sempat menyindir kebijakan Prabowo soal pembelian alutsista bekas. Adapun sebelumnya Menhan Prabowo sempat ingin membeli Mirage 2000-5 dari Qatar. Namun, kini kebijakan itu sudah dibatalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika