Ahad 24 Dec 2023 05:19 WIB

Pakar Sebut Bangun 40 Kota Setara Jakarta Jargon tidak Realistis

Jakarta dengan anggaran Rp 80 triliun saja, masih menghadapi berbagai masalah.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Suasana gedung pencakar langit di Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Foto: ANTARA/Reno Esnir
Suasana gedung pencakar langit di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai, pernyataan cawapres nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ingin membangun 40 kota setara Jakarta adalah sebuah jargon politik semata. "Namanya jargon politik ya bebas saja, tapi kan harus realistis," ujar Yayat kepada media di Jakarta, Sabtu (24/12/2023). 

Menurut dia, perlu kajian mendalam soal membangun 40 kota seperti Jakarta. "Ini bukan perkara mudah, dan tidak hanya sekadar soal apakah cukup waktu selama lima tahun mengerjakannya," ucap Yayat. 

Jika parameternya adalah Jakarta, sambung dia, diperlukan key performance indikator (KPI) apa yang dimiliki Jakarta yang mau ditiru pembangunannya. "Apa mau ditiru macetnya, banjirnya, atau minimnya ketersediaan air bersih?" kata Yayat menyentil.

Dia pun heran, apa mungkin pemerintah bisa membangun 40 kota seperti Jakarta dengan APBD senilai Rp 80 triliun dengan jumlah penduduk di atas satu juta jiwa. "Tentu hal itu harus dikaji secara mendalam sesuai key performance indikator tadi," ujar Yayat. 

Menurut Yayat, Jakarta dengan anggaran Rp 80 triliun saja, masih menghadapi berbagai masalah yang belum teratasi. Mulai banjir, kemacetan, hingga ketersediaan air bersih. Kemudian soal hunian di Jakarta yang mahal dan juga sulitnya mencari lahan. "Sekarang saja program rumah DP 0 Rupiah tidak terealisasi dengan baik," kata Yayat. 

Jakarta yang memiliki konsep modern, juga belum tentu bisa diimplementasikan di semua kota. Belum lagi, menurut Yayat, Jakarta adalah kota termahal dengan biaya hidup ideal mencapai Rp 15 juta per bulan.  

"Intinya, harus jelas apa yang mau ditiru dari Jakarta. Jadi 40 kota itu, gajinya harus tinggi-tinggi dan ekonomi harus naik. Tapi harus dicari apa penggeraknya agar kota-kota bisa maju," kata Yayat.

Dia menyarankan, daripada membuat 40 kota setara Jakarta, pemerintah lebih baik melakukan pemerataan dengan redistribusi fungsi. Sehingga kota seperti Jakarta membagi fungsinya dengan kota lain agar tidak terlalu 'obesitas'.

Contohnya, Jakarta membagi pusat pemerintahan ke IKN, pendidikan bisa ke Depok, ekonomi kreatif ke Bandung, hingga industri ke Cikarang dan Karawang. "Sehingga ekonomi bisa bisa tumbuh kembang setara dengan Jakarta," kata Yayat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement