REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Malut, Senin. Penggeledahan dilakukan tepatnya di lantai 2 kediaman Abdul Gani di Kota Ternate.

Salah seorang penjaga kediaman Gubernur Malut yang enggan menyebut identitasnya mengatakan, tim KPK sudah saat tiba pada Senin petang. Tim KPK masuk dan menyegel ruang Gubernur yang berada di atas lantai dua tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Setelah digeledah oleh tim antirasuah, suasana di kediaman orang nomor satu di Malut itu, sepi. Hanya terlihat sejumlah awak media yang berada di depan kediaman.

Penggeledahan dilakukan sejak sore tadi. Terkait dengan dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Pemprov Malut itu beserta beberapa pejabat eselon dua lainnya. Bahkan ruangan Gubernur Abdul Gani Kasuba ikut disegel KPK.

Selain kediaman gubernur yang digeledah, KPK juga dikabarkan melakukan penyegelan terhadap beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Malut. Selain itu, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Gubernur Abdul Gani Kasuba di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Malut.

Bahkan, pintu kantor Kepala Dikbud Pemprov Malut telah dipasangi garis palang KPK dan tertulis dalam pengawasan KPK. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemprov Malut, Rahwan K Sumba tidak menanggapi terkait informasi penggeledahan sejumlah OPD di Pemprov Malut dilakukan tim KPK.

Dari informasi yang diterima, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba yang akan mengakhiri jabatannya pada 31 Desember 2023 terkena OTT, Senin (18/12/2023) sore di hotel Bidakara Jakarta, Jl Gatot Subroto. Di tempat terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangah (OTT) terhadap penyelenggara Negara di Pemprov Malut.

"Iya, barusan ada informasi yang diperoleh dari staf ada giat di Malut," ujarnya.

Kendati demikian, Alexander belum memberikan keterangan lebih lanjut, karena tim KPK masih melaksanakan OTT dan pendalaman terhadap peran pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika