Rabu 13 Dec 2023 17:23 WIB

Masalah HAM Dibahas di Debat Capres Perdana, Ini Tanggapan Kemenkumham

Masuknya HAM dalam debat menunjukan KPU memprioritaskan masalah tersebut.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Erdy Nasrul
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) bersama caprea nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) saling menyanggah pendapat saat sesi debat perdana Calon Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik.  Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) bersama caprea nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) saling menyanggah pendapat saat sesi debat perdana Calon Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik. Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM. Dhahana Putra, mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPu) karena telah memilih masalah  HAM sebagai salah satu tema pada debat resmi perdana calon presiden.

Menurut Dhahana, masuknya HAM dalam debat menunjukan KPU memprioritaskan masalah tersebut sebagai poin penting dalam proses kepemimpinan politik bangsa ke depan.  

Baca Juga

“Pemilihan HAM sebagai salah satu tema dalam debat perdana calon presiden ini kami pandang tepat. karena HAM sedemikian pula hukum merupakan fondasi penting dalam tata Kelola negara yang demokratis,” kata Dhahana, melalui siaran pers yang diterima Republika pada Rabu (13/12/2023). 

Dhanana juga menyinggung mengenai jajak pendapat jelang debat pertama. Merujuk hasil jajak pendapat litbang Kompas pada 7-9 Desember 2023, HAM menduduki posisi ketiga yang diharapkan para responden untuk dibahas dalam debat capres perdana. Ada pun besaran responden yang memilih HAM dalam pembahasan debat capres ini ada di 9,6  persen. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang hukum 4,1 persen maupun penguatan demokrasi 3,4 persen. 

 

“Angka ini tampaknya dapat menjadi indikator adanya lapisan masyarakat yang memandang penting HAM dalam konteks tata kelola bernegara yang demokratis. Yang kami tidak duga, pembahasan terkait HAM lebih diminati bahkan ketimbang hukum maupun penguatan demokrasi,” ujar Dhahana. 

Dhanana mengaku pihaknya telah membangun dialog dengan KPU RI terkait pentingnya mengedepankan nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Dhahana, KPU RI memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan pemilu yang ramah HAM.  

“Bahkan dalam diskusi November 2023 lalu, Komisioner KPU RI Pak Idham Holik menyatakan jika pemilu tanpa HAM, maka punya potensi pemilunya bermasalah. Ini menunjukan bahwa KPU RI memandang pentingnya mengedepankan HAM dalam pelaksanaan pemilu,” kata Dhanana menambahkan. 

Dhahana berbicara mengenai debat yang digelar tadi malam oleh KPU RI, Direktur Jenderal HAM menyatakan para calon presiden merupakan putra-putra terbaik bangsa. Ia berharap, program-program di bidang HAM yang telah berjalan dengan baik seperti RANHAM dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM dapat terus dilaksanakan sehingga kesadaran para pemangku kebijakan tentang pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai HAM dapat terus meningkat ke depan

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement