Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Jenderal (Purn) Wiranto buka suara soal dugaan Prabowo melanggar hak asasi manusia (HAM), yang selalu diungkit setiap gelaran pemilihan presiden (pilpres). Wiranto membela Prabowo yang dulu merupakan anak buahnya di ABRI itu.

Dalam video pernyataannya yang diterima Republika.co.id, Wiranto awalnya mengaku heran mengapa dugaan pelanggaran HAM masa lalu prajurit TNI, termasuk dirinya dan Prabowo, selalu dimunculkan setiap pilpres. Wiranto menilai, pihak yang mengungkit dugaan tersebut hanya ingin membunuh karakter Prabowo yang kini menjadi capres Pilpres 2024.

"Saya sendiri merasa heran tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan character assassination," ujar Wiranto yang dikirimkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kepada awak media di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Sebagai gambaran, Prabowo menjabat sebagai komandan dan komandan jenderal (danjen) Kopassus periode 1995-1998. Adapun Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI sejak 1997 hingga 1999.

Prabowo selama ini diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1998 yang dilakukan Tim Mawar Kopassus. Dugaan itu tak kunjung terbukti karena memang Prabowo tak pernah diadili sejak 25 tahun lalu.

Wiranto menyebut, terdapat satu adagium yang mengatakan, perbuatan aparat pada masa lalu hanya dapat diukur dan dinilai dengan norma hukum, norma sosial-politik, dan situasi negara ketika itu. Karena itu, kata dia, tidak adil menilai perbuatan aparat TNI, termasuk Prabowo, pada masa lalu menggunakan situasi hari ini.

"Tentunya menjadi tidak relevan, tidak adil dan tidak benar tatkala keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum, dengan kondisi sosial-politik, dengan situasi negara saat ini, bahkan dijadikan black campaign," kata anggota Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran itu.

Wiranto menambahkan, sebagai mantan Panglima ABRI, ia  menjamin bahwa tindakan yang dilakukan prajurit TNI selalu bertumpu pada jiwa Sapta Marga dan patriot Indonesia. Prajurit TNI sebagai kesatria juga selalu membela ideologi negara serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

"Karena sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai Bhayangkari Negara dan itu tidak pernah kita ingkari," kata Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika