Senin 11 Dec 2023 20:12 WIB

TKN Harapkan Debat Pilpres 2024 Jadi Sarana Pendidikan Politik

Debat Pilpres 2024 merupakan sarana adu gagasan.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Erdy Nasrul
Juri Ardiantoro (tengah).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Juri Ardiantoro (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro mengimbau para pendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 tidak membuat masyarakat terpecah dengan menyebarkan berita bohong. Juri meyakini debat Pilpres 2024 mestinya jadi ajang pendidikan politik. 

Debat perdana merupakan ajang adu gagasan antar capres. Cawapres hanya menjadi pendamping. Cawapres boleh memberikan masukan kepada capres, tapi tak boleh ikut berbicara.

Baca Juga

"Bagi para pendukung paslon, yuk kita sama-sama jangan mengeksploitasi ketidaksukaan kepada paslon lain dengan cara menyebarkan berita bohong dan kebencian yang akan membuat masyarakat terpecah belah," kata Juri dalam keterangannya pada Senin (11/12/2023). 

Untuk itu, Juri berharap debat perdana Pilpres 2024 besok dapat menjadi ajang unjuk gigi bagi setiap kontestan merebut hati masyarakat Indonesia. Sehingga Juri meminta masyarakat dapat menyimak dengan baik visi-misi yang dipaparkan oleh setiap calon. 

 

"Kami berharap debat paslon besok dan ke depannya dapat menjadi sarana pendidikan politik masyarakat yang menyegarkan dan membangun harapan masyarakat untuk masa depan Indonesia," ujar Juri.

Juri berharap masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani mereka siapa capres dan cawapres terbaik di Pilpres 2024. Juri meyakini cara mencapai hal itu dengan menghindari penyebaran berita bohong. 

"Dan paslon nomor 2 yakin akan dipilih oleh mayoritas masyarakat pada tanggal 14 Februari 2024 nanti," ucap Juri. 

Diketahui, debat pertama paslon peserta Pilpres 2024 akan digelar di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Desember 2023. Debat ini akan mengusung tema Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik, Penguatan Demokrasi, serta Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga.

Sebelumnya, KPU telah menginformasikan bahwa 11 panelis debat yang ditunjuk telah dikarantina sejak 10 Desember 2023. Mereka juga menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun, termasuk kepada KPU. 

KPU menjamin tidak akan ada kebocoran pertanyaan karena semua soal yang disusun oleh panelis akan disegel di dalam amplop dan hanya akan dibuka oleh moderator pada sesi debat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement