Jumat 08 Dec 2023 15:09 WIB

Menko Muhadjir Soroti Nelayan Brondong, Lamongan Masih Miskin

Saat ini angka kemiskinan tertinggi bukan di petani lagi, melainkan di nelayan.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).
Foto: Republika/Ronggo Astungkoro
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti kemiskinan dan kesejahteraan nelayan, yang menjadi persoalan harus dituntaskan. Karena itu, pemerintah akan berupaya membenahi ekosistem nelayan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan.

"Saat ini angka kemiskinan tertinggi ini di nelayan. Bukan di petani lagi. Makanya ini jadi urusan saya untuk menyejahterakan nelayan," ujar Muhadjir pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tentang Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Nelayan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dikutip dalam siaran pers, Jumat (8/12/2023)

Muhadjir mengaku, menerima berbagai permasalahan yang dialami nelayan, salah satunya di Brondong, Kabupaten Lamongan. Selain kesejahteraan, kata dia, masalah yang dihadapi adalah harga ikan yang merosot dari nelayan ke tengkulak, kelangkaan bahan bakar minyak solar, dan pengelolaan koperasi.

Muhadjir menyampaikan, permasalahan yang dialami oleh nelayan Brondong, Lamongan, merupakan menjadi cerminan kondisi nelayan di Indonesia. Karena itu, perlu ada solusi yang bisa menuntaskan permasalahan nelayan secara menyeluruh.

 

"Mulai dari proses nelayan menangkap ikan dengan akan menyelesaikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak solar yang digunakan perahu nelayan. Juga akan diusulkan alternatif penggunaan perahu dengan konvertor bahan bakar gas LPG yang akan dikaji oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)," ujarnya.

Kemudian masalah harga ikan yang saat ini masih tidak stabil karena kendala kesegaran ikan, akan dilakukan kajian berupa penyediaan kapal dengan sistem cold storage. Langkah itu diharapkan bisa menjaga keaegaran ikan sehingga harga tidak merosot.

Untuk pengelolaan rantai pasok pemasaran ikan dari tempat penampungan ikan (TPI), ke tangan tengkulak, hingga sampai ke konsumen, kata dia, nantinya ditangani oleh pemerintah daerah (pemda) bersama menggandeng koperasi unit desa (KUD). Setelah itu, Kemenkop UKM dan Kemendagri ikut menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Selain itu, untuk masalah kesejahteraan sosial bagi para nelayan, menurut Muhadjir, pemerintah berupaya untuk melindungi seluruh nelayan dengan skema jaring pengaman sosial. Di antaranya, pemberian bantuan sosial dan juga BPJS Ketenagakerjaan, yang diharapkan bisa menjaga kesejahteraan nelayan.

"Intinya kita ingin membenahi ekosistem, mulai dari nelayan nangkap, dapat ikan, bagaimana ikan termanfaatkan di industri. Modelnya nanti kita bikin di Brondong. Kalau ini modelnya bisa dibentuk nanti tinggal replikasi ke tempat lain," kata Muhadjir.

Karenanya, Muhadjir berharap, penanganan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Brondong bisa menjadi model yang baik. Sehingga jika berhasil, skema itu akan direplikasi sebagai penanganan kesejahteraan nelayan secara nasional.

"Ini akan segera kita tindaklanjuti. Saya akan pantau terus sampai ada realisasi konkret. Pokoknya nelayan jangan sampai ada yang ditelantarkan. Saya juga akan telpon Pak Bupati. Semua ingin terbaik untuk kepentingan masyarakat," ujar Muhadjir.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement