REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, sudah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang bisa menyebabkan kerusakan rumah warga maupun infrastruktur. "Kami sudah menyiapkan Rp20 miliar untuk masyarakat Garut ya, bila mana terjadi apa-apa," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Senin (4/12/2023).
Ia menuturkan, saat ini sudah memasuki musim hujan yang seringkali terjadi bencana alam seperti tanah longsor, sehingga Pemkab Garut perlu mempersiapkan diri untuk menanggulangi daerah maupun warga yang terdampak longsor. Pemkab Garut, kata dia, saat ini masih memiliki anggaran yang bersumber dari biaya tak terduga (BTT) tahun 2023 yang masih bisa digunakan untuk masyarakat terdampak bencana alam.
Ia berharap kejadian bencana alam tidak terjadi di Garut maupun menimbulkan dampak kerugian materi maupun jiwa terhadap masyarakat, sehingga pemerintah daerah melakukan mitigasi untuk menghindari risiko bencana alam.
"Yang akan kita lakukan mitigasi sekarang ini, dan juga pelindungan terhadap rumah-rumah yang longsor," katanya.
Ia mengatakan, anggaran yang tersedia dari Pemkab Garut itu bisa dialokasikan untuk membantu rumah warga yang rusak maupun fasilitas umum yang terdampak bencana alam. Khusus bantuan untuk rumah warga yang rusak akibat bencana alam, kata dia, sesuai aturan akan diberikan dana stimulan dengan besaran tergantung tingkat kerusakannya atau maksimal bantuan sebesar Rp25 juta per unit rumah.
"Kita maksimal Rp25 juta, maksimal ya, tapi kalau roboh sekali itu Rp25 juta," katanya.
Ia menambahkan, saat ini bersama Wakil Bupati Garut Helmi Budiman melakukan peninjauan langsung ke daerah selatan maupun daerah lainnya yang dilaporkan terdampak bencana alam. Menurut dia, Pemkab Garut yang saat ini masih memiliki anggaran dari BTT akan cukup untuk mengatasi daerah terdampak bencana alam sampai akhir tahun 2023.
"Rumah yang terkena hidrometeorologi akan kita perbaiki, termasuk infrastruktur," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
