Senin 04 Dec 2023 21:27 WIB

Pilpres Satu Putaran Dinilai Bisa Cegah Potensi Polarisasi

Peran media juga sangat penting menjaga demokrasi.

Formasi Indonesia Moeda menggelar diskusi bertajuk Potensi Polarisasi Antara Kelompok Nasionalis Vs Nasionalis, Satu Putaran Jadi Solusi? di Longue Room, Universitas Nasional (UNAS), Senin (4/12/2023).
Foto: Dok Republika
Formasi Indonesia Moeda menggelar diskusi bertajuk Potensi Polarisasi Antara Kelompok Nasionalis Vs Nasionalis, Satu Putaran Jadi Solusi? di Longue Room, Universitas Nasional (UNAS), Senin (4/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Formasi Indonesia Moeda kembali menggelar diskusi bertajuk “Potensi Polarisasi Antara Kelompok Nasionalis Vs Nasionalis, Satu Putaran Jadi Solusi?." Diadakan di Longue Room, Universitas Nasional (UNAS), Senin (4/12/2023).

Koordinator Nasional (Kornas) Formasi Syifak Muhammad Yus menyampaikan pada dasarnya, polarisasi adalah sesuatu yang sehat dan alami, karena apabila tidak ada partai politik dan pilihan capres dan cawapres yang berbeda, maka masyarakat tidak akan memiliki pilihan. Hanya saja, yang harus dihindari adalah polarisasi yang membelah sesama anak bangsa. 

Baca Juga

Namun, menurutnya polarisasi dalam kompetisi politik kerap dianggap sebagai bagian dari pertarungan hidup dan mati.

“Tentu kita masih ingat bagaimana kerasnya polarisasi yang terjadi selama proses pemilihan Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam, antara pendukung pasangan Anies-Sandi dengan pendukung pasangan Ahok-Djarot,” ujar Syifak dalam paparannya, di Jakarta.

 

“Polarisasi terjadi antara kelompok nasionalis yang diisi oleh pendukung Ahok-Djarot dengan kelompok agamis yang di dalamnya terdiri dari pendukung Anies-Sandi. Polarisasi itu terjadi hingga akar rumput, terjadi di perkampungan, komplek, bahkan hingga di gang-gang sempit perkampungan,” sambungnya.

Parahnya lagi, kata Syifak polarisasi itu terjadi bukan hanya di DKI Jakarta, bahkan sampai ke daerah lain yang dekat Jakarta dan masih berlanjut bahkan setelah Pilgub DKI Jakarta selesai. Tentu hal itu menjadi catatan kelam bagi demokrasi bangsa Indonesia. Fenomena itu menunjukkan bahwa demokrasi kita masih belum sehat. 

“Dalam Sejarah politik Indonesia, Polarisasi pernah terjadi pada tahun 1965 antara kelompok nasionalis dengan nasionalis. Pada tahun tersebut, terjadi gencatan senjata antar kedua kelompok yang sama. Keduanya sama-sama mengatasnamakan nasionalisme," urainya.

“Yang kedua, polarisasi antara kelompok nasionalis dengan nasionalis juga terjadi tahun 1998. Masyarakat terpecah belah akibat polarisasi itu. Bahkan telah menimbulkan korban jiwa atas polarisasi yang terjadi pada masa itu,” sambungnya.

Lanjut Syifak mengatakan Pilpres 2019 antara Jokowi vs Prabowo juga menjadi catatan tersendiri. Masyarakat pendukung Prabowo dengan pendukung Jokowi terbelah hingga akar rumput. Polarisasi ini terjadi lantaran hanya ada dua pasang calon yang mengikuti kontestasi Pilpres di 2014 dan 2019. Artinya, polarisasi itu mutlak terjadi.

“Pilpres 2024 yang diikuti oleh tiga pasang calon, juga berpotensi hal yang sama. Polarisasi ini bahkan diprediksi akan terjadi tidak hanya antara kelompok islamis dengan kelompok nasionalis, bahkan juga berpotensi terjadi antara kelompok nasionalis dengan kelompok nasionalis seperti yang terjadi pada tahun 1965 dan tahun 1998,” ucapnya,

“Kita bisa melihat bagaimana pertarungan di media sosial antara pendukung Anies-Muhaimin, pendukung Prabowo-Gibran, dan pendukung Ganjar-Mahfud. Berbeda dengan pendukung pasangan Anis-Muhaimin yang banyak diisi oleh kalangan agamis, pendukung pasangan Prabowo-Gibran dan Pasangan Ganjar-Mahfud diisi mayoritas oleh kalangan kelompok nasionalis,” imbuhnya.

Lebih lanjut Syifak mengatakan polarisasi itu terlihat bagaimana keduanya telah mengibarkan bendera perang di dunia maya. Psywar dilakukan terus menerus tanpa henti. Saling menjatuhkan, saling memfitnah, dan saling melempar isu yang sebenarnya usang.

“Belajar dari Sejarah polarisasi yang terjadi di Indonesia, bahwa polarisasi bisa terjadi apabila hanya ada dua pilihan yang berbeda, termasuk yang terjadi di DKI Jakarta tahun 2017, di mana polarisasi dimulai saat putaran kedua di mana pilihannya yang tersisa adalah dua pasangan yaitu pasangan Ahok-Djarot dan pasangan Anies- Sandi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, melihat fenomena ini harus dihindari agar apa yang terjadi pada masa-masa kelam itu tidak terulang kembali di kemudian hari. Sebab yang dirugikan sepenuhnya adalah rakyat. Bukan elit elit politik atau relawan pendukung para kandidat. 

“Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dan memperkuat narasi kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga kepentingan nasional tidak dikalahkan oleh kepentingan politik praktis,” urainya.

Selain itu, Syifak berharap satu putaran dapat menjadi salah satu solusi karena dapat mereduksi polarisasi, satu putaran juga dapat menghemat anggaran.

“Potensi polarisasi itu ada kita melihat karena perdebatan hari ini masih berputar di individu calon belum menyentuh visi misi dari calon, bukan visi misi yang dibahas atau program melainkan personal,” paparnya.

Lebih jauh Syifak menyampaikan peran media juga sangat penting menjaga demokrasi serta mencerdaskan masyarakat untuk menetralisir sebaran berita hoax yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengoyak persatuan.

“Jangan sampai kemudian media ikut menjadi corong penyebar hoax,” urainya.

Hadir dalam diskusi tersebut Bobby Adhityo Rizaldi anggota DPR RI Fraksi Golkar, Igor Dirgantara Direktur Eksekutif Survei And Polling Indonesia (SPIN), Nurtsatyo Dosen Universitas Nasional (UNAS) dan Nudzran Yusra peneliti Lab. Fisipol UI dan Psikologi Universitas Syiah Kuala (USK).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement