Posisi dan Peran China di Negara OKI
Berbeda dengan Amerika Serikat yang menganggap enteng peran negara-negara Islam, bahkan selama ini terkesan lebih memusuhi pada soal konflik Israel Palestina, China menampilan citra dirinya lebih positip dan berusaha keras terus mencarikan solusi dari adanya kekerasan di sana.
Utusan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) misalnya telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam rangka mencari solusi untuk Palestina-Israel.
"Dalam pertemuan dengan Presiden Biden di Amerika Serikat, Presiden Xi Jinping juga membicarakan masalah Palestina-Israel," kata Wang Yi saat membuka pertemuan tersebut di Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Cina, pada Senin (20/11/2023).
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Cina telah mengatakan, delegasi OKI yang terdiri dari para menlu negara-negara Arab dan Islam akan mengunjungi Cina pada 20-21 November 2023.
Anggota delegasi tersebut adalah Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Wakil Perdana Menteri yang juga Menlu Yordania Ayman Safadi, Menlu Mesir Sameh Shoukry, Menlu Indonesia Retno Marsudi, Menlu Palestina Riyad Al-Maliki, dan Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha.
"Kami ingin terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memainkan peran aktif dalam menghentikan permusuhan, meredakan ketegangan, menghadirkan situasi kemanusiaan," kata Wang Yi.
Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi mandat oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab guna menghentikan perang di Gaza.
Hal tersebut berdasarkan resolusi dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi pada 11 November 2023 yang memberi mandat kepada Arab Saudi, Yordania, Indonesia, Mesir, Qatar, Turki dan Nigeria untuk membantu memulai proses politik guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Resolusi tersebut berisi 31 pesan OKI yang bernada kuat dan keras untuk penghentian konflik Israel-Palestina di Gaza.
Selain mengecam kekejian Israel di Gaza, para pemimpin OKI termasuk Presiden RI Joko Widodo, juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.
OKI turut mengecam pemindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza, yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang. Selanjutnya, OKI pun mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi guna mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel.