Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan, tak ada arahan dari partainya terkait pernyataan Ganjar Pranowo terkait nilai penegakan hukum pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, hal tersebut disampaikan karena mantan gubernur Jawa Tengah itu memiliki datanya.

Puan mengamini, jika pernyataan tersebut bisa saja berdampak terhadap elektabilitas Ganjar menjelang Pilpres 2024. Fluktuasi suara dalam hasil survei tersebut tentu akan menjadi bahan evaluasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Karena saya tanya, elektabilitas naik atau turun? Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI Perjuangan untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas. Apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak, artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar," ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Kendati demikian, kata Puan, PDIP tentu juga selalu menyampaikan kritiknya terkait hal-hal yang kurang dari pemerintahan Jokowi. Termasuk, soal hukum yang menjadi poin penting dalam menghadirkan penegakan yang adil dan jujur.

"Kami selalu otokritik atau kami menyampaikan, walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah. Dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri," ujar Puan.

"Terkait masalah penegakan hukum akan menjadi satu konsep bagi PDI Perjuangan ya, penegakan hukum harus dilakukan benar, baik, jujur. Seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih," ucap Puan yang menjabat ketua DPR.

Ganjar bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bersilaturahim ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) di Jakarta Selatan, Ahad (19/11/2023). Dalam pertemuan satu setengah jam itu, mereka membicarakan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Sebelum pertemuan itu, Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi. Nilai tersebut diberikannya usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal capres-cawapres.

"Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara. Soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus," ujar Ganjar di kediaman JK, Ahad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika