REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan besar, antara lain penurunan angka kemiskinan dan gizi buruk pada anak, serta peningkatan akses terhadap pekerjaan penuh dan perlindungan sosial.
"Kemajuan signifikan telah dicapai dalam implementasi Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) sejak tahun 2013."
Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pada pertemuan tentang Kemajuan Pelaksanaan Program Aksi ICPD dan Deklarasi Menteri Asia dan Pasifik tentang Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia tahun 2023, Rabu (15/11/2023).
Pada pertemuan yang berlangsung di Bangkok, Thailand, hingga 17 November 2023 itu, Bonivasius mengatakan salah satu terobosan yang dilakukan Indonesia sehingga kemajuan tercapai adalah dengan mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Melalui Kampung KB Indonesia di antaranya berhasil mengurangi prevalensi stunting, menurunkan angka kematian, meningkatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Termasuk meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi, menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan kesehatan ibu, dan menurunkan angka kesuburan remaja.
Apa yang dicapai juga ditandai dengan kemajuan dalam mencapai inisiatif pengembangan Basis Data Keluarga Nasional. "Kami memuji pencapaian ini, dan Indonesia menyadari tantangan yang ada dan secara aktif berupaya melakukan perbaikan," ujar Bonivasius.
Ia mengatakan untuk mengatasi tantangan yang ada, Indonesia telah memasukkan strategi perbaikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Rencana-rencana ini menjadi landasan pembangunan nasional, selaras dengan tujuan PoA ICPD, Sustainable Development Goals (SDGs), dan target Konferensi Kependudukan Asia dan Pasifik (APPC). "Kami menantikan diskusi yang bermanfaat di APPC," kata Bonivasius.
Mandat UNESCAP-UNFPA
Pada bagian lain sambutannya, Bonivasius mengatakan bahwa Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap ICPD dan Deklarasi Tingkat Menteri Asia dan Pasifik tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 2013.
"Kami berkomitmen terhadap mandat Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) dan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk berkolaborasi dalam isu-isu ekonomi dan sosial secara keseluruhan; untuk menjamin layanan kesehatan bagi semua; dan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat," urainya.
Sayangnya, lanjut Bonivasius, hingga saat ini lebih dari 11.200 warga Palestina telah kehilangan nyawa. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Selain itu, diperkirakan ada 50.000 perempuan hamil yang terjebak dalam konflik. Hampir seluruh penduduk di Gaza kini telah terputus dari layanan kesehatan dan darurat.
"Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus bersuara dan menuntut penghentian agresi, melindungi warga sipil, menghormati hukum internasional, dan membiarkan bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan," tandas Bonivasius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika