REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengumumkan struktur baru dengan penambahan Deputi Inklusi. Dalam jumpa pers di gedung High End, Jakarta Pusat pada Rabu (15/11/2023) lalu, Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyampaikan, TPN Ganjar-Mahfud akan memiliki struktur baru, yakni Deputi Inklusi. 

Arsjad menjelaskan, deputi ini akan diisi oleh perempuan-perempuan berbakat dari berbagai bidang. "Pembentukan Deputi Inklusi ini diungkapkan sebagai wujud komitmen TPN Ganjar-Mahfud untuk meraih kemenangan rakyat Indonesia," kata Arsjad dalam rilisnya, Kamis (16/11/2023).

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud dipimpin oleh Jaleswari Pramodhawardhani. Saat ini, Jaleswari menjabat sebagai Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP).

Sebelumnya, Jaleswari menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 20 Jakarta dan melanjutkan ke SMA Negeri 39 Jakarta. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 

Tidak berhenti di situ, Jaleswari kemudian melanjutkan pendidikan magister di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dengan fokus pada studi gender.

Kelahiran Surabaya pada 11 Agustus 1964 ini memulai karier sebagai peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1998. Ia juga menempati posisi sebagai Anggota Dewan Penasehat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) sejak 2003 hingga saat ini.

Selain sebagai akademisi dan peneliti, Jaleswari dikenal sebagai aktivis yang gigih dalam menyuarakan pendapatnya mengenai hak asasi manusia (HAM), pertanahan, dan keamanan.

Terlibat dalam birokrasi pemerintahan sejak 2014, Jaleswari memulai karirnya sebagai Staf Khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Selama setahun, ia menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI.

Pada tahun 2016, Jaleswari dilantik menjadi Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM. Posisi ini kembali dipegangnya pada tahun 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 yang ditandatangani pada 15 Juni 2020.

Jaleswari Pramodhawardani juga telah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan, seperti Dewan Pengarah Tim Evaluasi Kelembagaan Kantor Staf Presiden, Pengarah Tim Monitoring Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri, serta Penanggung Jawab Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Kantor Staf Presiden. 

Selain itu, sebagai peneliti, Jaleswari aktif dalam keanggotaan Perhimpunan Indonesia Untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial (Bineksos). Terakhir, ia juga menjadi Penasihat Senior di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Ikuti Whatsapp Channel Republika