Kamis 16 Nov 2023 00:23 WIB

MPR Ingatkan Pemerintah Tekan Prevalensi Diabetes Agar Bonus Demografi tak Jadi Beban

Jumlah penderita diabetes di Asia Tenggara 90,2 juta atau 8,7 persen dari populasi.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Ririe).
Foto: dok pribadi
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Ririe).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Ririe) mengingatkan pemerintah sigap menekan angka prevalensi diabetes agar bonus demografi tak berubah menjadi beban di Indonesia. Menurut Ririe, pemerintah harus konsisten menanggulangi penyakit tidak menular untuk menekan prevalensi diabetes di Tanah Air.

"Problem diabetes ada di depan mata kita, sehingga membutuhkan perhatian serius semua pihak," kata Ririe saat diskusi bertajuk Waspada Diabetes Menggerogoti Usia Produktif, dalam keterangan, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini menambahkan, berdasarkan catatan WHO, angka kasus diabetes di dunia yang terbanyak adalah type 2 yang bisa dicegah dengan pemahaman dan upaya yang tepat. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena diabetes juga menyerang usia produktif.

Legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini mendorong agar para pemangku kepentingan benar aktif melakukan pencegahan melalui penerapan sejumlah kebijakan yang relevan. Selain itu, pemerintah harus menginisiasi gerakan peningkatan kualitas hidup sehat melalui edukasi dan peningkatan layanan kesehatan. Yakni melalui sistem kesehatan terpadu demi memaksimalkan manfaat bonus demografi pada Indonesia Emas 2045.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan RI, Eva Susanti mengatakan bonus demografi harus diiringi dengan upaya membangun generasi emas yang sehat. Menurutnya, saat ini kasus diabetes di Asia Tenggara menduduki peringkat ke-6 dengan jumlah penderita 90,2 juta atau 8,7 persen dari populasi.

Jumlah kasus tersebut, ujar Eva, akan terus naik bila tidak ada upaya untuk mengendalikan faktor risiko. Apalagi, tegas dia, diabetes merupakan ibu dari segala penyakit.

Eva menuturkan, gaya hidup seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan kurang makan buah dan sayuran dapat meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular seperti diabetes. Menurut Eva, pemerintah sudah berupaya melakukan langkah pencegahan dengan deteksi dini pada sistem layanan kesehatan yang ada hingga penatalaksanaan terhadap para penderita.

Eva mendorong agar masyarakat melakukan pengukuran gula darah minimal satu kali dalam satu bulan. Di sisi lain, tambah dia, penguatan pembiayaan pada jaminan kesehatan nasional untuk mendukung sejumlah upaya preventif dan pengobatan diabetes juga terus diupayakan.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Muhammad Adib Khumaidi mengatakan, jumlah penderita diabetes diprediksi akan terus meningkat di masa datang. Diakui Adib perubahan pola hidup sudah mulai terlihat pada masyarakat di perkotaan, tetapi belum terlihat secara masif.

Adib juga mendorong agar dilakukan kampanye untuk mengurangi konsumsi yang manis lewat regulasi yang mewajibkan informasi kandungan gula dalam makanan yang beredar. Ia menegaskan, awareness masyarakat terkait ancaman diabetes adalah pekerjaan rumah bagi kita semua dalam penanganan diabetes di Tanah Air.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement