REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan panglima TNI yang kini Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengaku kenal baik dengan Jenderal Agus Subiyanto yang disepakati menjadi panglima TNI terpilih. Ia sendiri percaya dengan netralitas Agus dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Saya kenal baik Pak Agus ini, jadi saya yakin Pak Agus ini akan mengemban tugas-tugas yang memang dibebankan di pundaknya panglima TNI ini dengan sebaik mungkin," ujar Andika di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (13/11/2023).
"Kita saling mengenal dan saya yakin beliau mengenal saya sangat baik, yang penting kita sekarang melakukan tugasnya masing-masing, dan saya yakin TNI akan tetap pada relnya di bawah pimpinan Jenderal Agus," sambungnya.
Kendati demikian, ia tetap mengingatkan netralitas TNI pada Pemilu 2024. Apalagi netralitas tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang melarang prajurit untuk memilih sosok atau kelompok tertentu.
Di samping itu, ada pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur TNI tak boleh berpolitik praktis. Ia paham betul dengan dua aturan tersebut, mengingat ia merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan panglima TNI.
"Saya yakin selama semua institusi mulai dari pimpinan sampai dengan prajurit yang di bawah memahami tugas pokok mereka, karena mereka adalah milik negara, memiliki kita semua. Bukan milik satu dua kelompok saja, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia," ujar Andika.
Jenderal Agus Subiyanto menekankan netralitas lembaga yang akan dipimpinnya nanti pada Pemilu 2024. Netralitas tersebut ditekankannya, mengingat banyaknya pertanyaan ihwal dirinya yang dianggap "orang dekat" dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tentang netralitas TNI, saya sudah sampaikan kepada Komisi I bahwa kita, TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," tegas Agus usai uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR, Senin (13/11/2023).
Netralitas TNI dalam Pemilu 2024 berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalamnya mengatur, sanksi denda maupun pidana bagi anggota TNI aktif yang terlibat dalam kampanye.
Dalam UU Pemilu, bentuk keikutsertaan selanjutnya yang tidak boleh dilakukan oleh anggota TNI adalah termasuk melaksanakan, menjadi peserta, dan tim kampanye peserta pemilu. Lalu, aparat TNI juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta atau tim kampanye tertentu di pemilu.
"Apabila TNI berpolitik praktis akan dikenakan hukuman pidana ataupun disiplin, hukuman disiplin dari atasannya. Kita juga sudah menjelaskan kepada Komisi I bagaimana langkah-langkah netralitas TNI ini," ujar Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
