Selanjutnya, Bupati Eka Putra juga menjelaskan bahwa tahun lalu pemda bersama Forkopimda juga telah menyelesaikan lahan rumah dinas guru yang dipermasalahkan oleh keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Namun, terkait dengan kasus SMP Negeri 2 Batusangkar dan SD Negeri 20 Baringin ini, Bupati Eka Putra menegaskan tidak akan membuka ruang untuk negosiasi lagi dengan pihak keluarga tersebut.
Karena terbukti hanya meredam masalah sesaat dan akan mencuat lagi suatu saat nanti. "Jadi, persoalan kali ini akan kita selesaikan melalui jalur hukum agar jelas hitam putihnya sehingga ke depan insan pendidikan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Saya minta kepada siapa pun agar institusi pendidikan jangan dipolitisir. Tidak perlu memancing di air keruh, apalagi air tersebut keruh karena kita yang mengobok-obok," kata Eka menambahkan.
Salah satu anggota keluarga yang mengaku pemilik lahan SMP N 2 Batusangkar dan SDN 20 Batusangkar, Purnama Olivita, mengatakan, mereka tidak terima setelah mengetahui pemda melakukan sertifikasi lahan tersebut secara sepihak.
Purnama mengaku sudah menyurati pemda untuk meminta klarifikasi. Tapi, setelah beberapa hari Purnama merasa bupati tidak mengindahkan sehingga mereka bertindak menyegel sekolah.
“Berapa kali lima kali kami surati 1 November sampai 5 November (2023) kami tunggu iktikad baik dari bupati bermusyawarah dengan kami. Tapi, hanya dianggap angin lalu oleh bupati. Saya narik berkas dia dari BPN dan akan membuat sertifikat atas nama saya,” ujar Purnama.
Seusai penyegelan pada Senin kemarin, sempat terjadi kericuhan di kompleks SMP 2 Batusangkar. Ratusan siswa bersama Satuan Polisi Pamong Praja Tanah Datar berusaha menerobos masuk. Tapi, anggota keluarga yang melakukan penyegelan berusaha membendung. Sehingga terjadi aksi saling dorong yang mengakibatkan beberapa orang siswa terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
