REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah terus mendorong pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara baru. Meski demikian, di tengah pembangunan ini, Jokowi menyebut masih banyak pihak yang mempertanyakan alasan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
"Masih ada yang bertanya kepada saya, Pak kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Supaya kita tahu semuanya penduduk kita saat ini sudah 278 juta dan 56 persen itu hidup di Jawa. 56 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa 56 persen dan yang kedua PDB ekonomi," ujar Jokowi saat peletakan batu pertama (groundbreaking) perkantoran Bank Indonesia di IKN, Kamis (2/11/2023).
Jokowi menyebut, kondisi itu sudah tidak lagi ideal karena perputaran ekonomi sebagian besarnya ada di Pulau Jawa, yakni sekitar 58 persen, terutama di Jakarta. Hal ini membuat beban Jakarta sudah di luar kapasitas yang dimiliki.
Kedua, Jokowi menilai perlunya pemerataan baik pembangunan, ekonomi, hingga infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pemindahan ibu kota ke IKN diharapkan mewujudkan pemerataan dengan konsep Indonesiasentris bukan lagi Jawasentris.
Menurutnya, konsep ini juga sudah digagas oleh Presiden Sukarno dan juga didukung Presiden Soeharto pada masa sebelumnya.
"Kemudian sembilan tahun lalu saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan yang dilakukan oleh presiden pertama kedua dan selanjutnya dan akhirnya setelah enam tahun studi berkalkulasi dan berhitung, kita memiliki beberapa opsi dan beberapa pilihan pilihan dan akhirnya terakhir kita putuskan ibukota kita yang baru ibu kota negara adalah Nusantara," ujar Jokowi.
Untuk pembangunan IKN sendiri, pemerintah akan membiayai 20 persen untuk infrastruktur dasar dan 80 persen untuk gedung gedung pemerintah. Sedangkan, sisanya akan diberikan kepada sektor privat yakni dunia usaha.
"Saya senang pemerintah memulainya dengan membangun istana presiden, kantor kantor menteri dan yang lain-lainnya, sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti 13,10 total Rp 45 triliun akan memulai pekerjaannya di IKN," katanya.
Ia juga memastikan fasilitas fasilitas yang dibutuhkan publik akan tersedia di IKN mulai dari sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, rumah sakit, hotel, mall atau pusat pembelanjaan. "Ada lima hotel yang akan segera dibangun, empat bintang 5, satu bintang 4, ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai dan sekolah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
