REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Safrizal ZA MSi membuka Training Master of Trainers (TMOT) Dalam Penguatan Penyelenggaraan Desa/Frontline Service Delivery P3PD Sub Komponen 1D. Training ini mengundang 115 calon Master of Trainer yang terdiri dari 50 peserta daerah dan 65 peserta pusat dengan pilot program di 60 kabupaten/kota di 10 provinsi dengan target penguatan di 1.007 kecamatan.
Kegiatan ini mengundang peserta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, National Management Consultant (NMC)/
Selain itu, 10 Provinsi dengan peserta dari Inspektorat Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Dukcapil Provinsi, Dinas PMD Provinsi serta Biro Pemerintahan Setda Provinsi yang menjadi daerah target piloting Sub Komponen 1D. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Dr Nurdin SSos MSi, serta Kepala PIU 1D selaku Ketua Panitia, Raziras Rahmadillah, SSTP MA mendampingi pembukaan TOMT.
“TMOT ini untuk menciptakan grand master atau tenaga pelatih yang nantinya melatih tenaga pelatih lainnya di tingkat yang berbeda. Maka, materi yang dilatihkan pada kegiatan ini tidak hanya akan berfokus kepada modul pelatihan saja. Tetapi, juga akan mendiskusikan mengenai hal-hal teknis seperti Desain Program Pelatihan, Metode dan Strategi Pengajaran, Manajemen Kelas dan Pengelolaan Peserta, Penanganan Konflik dalam Kelas,” kata Safrizal dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Senin (30/10/2023) di Jakarta.
Dia menjelaskan, TMOT ini merupakan kegiatan pelatihan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas tenaga pelatih yang berkualifikasi dan berkompetensi untuk melatih aparatur kabupaten dalam mendukung program Penguatan Kecamatan dalam Tata kelola kualitas penyelenggaraan desa sehingga akan tercipta layanan dasar di desa yang optimal.
Disebutkan, dengan sharing dan diskusi terkait hal-hal tersebut, pelatih dari provinsi/kabupaten yang akan melatih aparatur kecamatan, dapat memahami metode pelatihan yang tepat untuk diaplikasikan di masing-masing daerah.
Agar kegiatan pelatihan dapat berjalan maksimal dan nantinya aparatur kecamatan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan yang tidak semata-mata administratif tetapi juga memiliki kedalaman secara substansi.
“Nantinya, output dari program P3PD Sub Komponen 1D yaitu peningkatan kualitas belanja desa. Program ini juga melibatkan para UPT Pendidikan, UPT Kesehatan, serta Pendamping/Penyuluh Desa di 1007 Kecamatan sebagai daerah target yang mempunyai fokus terhadap masukan atas layanan dasar,” ujarnya.
Dirjen Bina Adwil itu menuturkan, lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa telah mengubah konstruksi pengaturan dan tata kelola untuk penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari kebijakan tersebut agar tercipta desa yang mandiri dengan memanfaatkan dan menggali potensi lokal sesuai dengan kewenangan dalam skala desa.
Kata dia, kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan Pemerintahan Desa, menjadi titik strategis dari peran Pemerintah Pusat kepada desa menuju masyarakat yang sejahtera di tingkat pedesaan.
“Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia sedang mengembangkan sistem dan memperkuat institusi untuk meningkatkan implementasi UU Desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) untuk meningkatkan kualitas belanja di 74.953 desa di Indonesia,” terangnya.
Safrizal menekankan, P3PD dikembangkan karena salah satu kondisi di mana anggaran pemerintahan desa sebagian besar masih digunakan untuk pembiayaan administrasi dan infrastruktur. Belanja untuk Pembangunan SDM, pemberdayaan ekonomi, kegiatan pendidikan dan kesehatan sangat rendah, sehingga menyebabkan dampak pembangunan di desa belum signifikan.
P3PD Sub Komponen 1D merupakan kegiatan pilot program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Adwil Kemendagri. P3PD Sub Komponen 1D bertujuan untuk menyinergikan konsepsi pembangunan berdasarkan prakarsa dari masyarakat (bottom-up) dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga menghasilkan keseimbangan antara demand dan supply pelayanan dasar di perdesaan.
"Program ini difokuskan untuk membina pemerintah desa agar dapat melakukan belanja pemerintah desa yang berkualitas untuk memperbaiki layanan dasar masyarakat desa,” ucapnya.
Kegiatan sejak 30 Oktober-4 November ini menghadirkan marasumber staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dosen Universitas Terbuka/Senior Advisor World Bank. Serta pengayaan materi selama 5 hari dalam 3 kelas oleh Tim Pelatih dari perwakilan Ditjen Bina Adwil, NMC dan Tenaga Ahli Sekretariat P3PD PIU 1D.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
