REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengusulkan kawasan pecinan Suryakencana yang menjadi destinasi kuliner di Kota Bogor, agar dikelola secara khusus. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor pun merekomendasikan agar pengelolaan kawasan Suryakencana dilakukan secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti di Malioboro, Yogyakarta.
Bima Arya mengatakan, rencana pengelolaan khusus ini masih dikaji. Ia pun menargetkan agar konsep ini bisa berjalan sebelum Desember 2023, atau sebelum akhir masa jabatannya.
“Jadi masih dikaji. Tapi intinya saya mengusulkan Surken ini dikelola secara khusus. Targetnya sebelum Desember konsepnya itu harus sudah jalan,” kata Bima Arya, Kamis (26/10/2023).
Ia menilai, penanganan kawasan Suryakencana harus dilakukan secara fokus. Lantaran di kawasan tersebut tidak hanya tersedia kuliner, namun juga aspek-aspek dan potensi lain.
“Karena penanganannya juga harus fokus, tidak bisa sambi. Karena ada masalah keamanan, ektertiban, kebersihan, melindungi cagar budaya, sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di sini. Harus melibatkan semua yang ada di sini,” ucapnya.
Kepala Bappeda Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan nantinya ada satu kelembagaan tata kelola yang memungkinkan secara operasional bisa berjalan dan sangat teknis. Kelembagaan yang dimaksud ialah UPT.
Wali Kota Bogor meminta agar Bappeda mematangkan konsep tersebut. Sambil kemudian Bappeda melihat atau mencari apakah ada alternatif selain UPT untuk kelembagaannya.
“Makanya kami merekomendasikan awal ke Pak Wali adalah bentuk UPT. Itu perlu ada kajian akademisnya, juga memerlukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, pengelolaan secara khusus ini akan diterapkan untuk seluruh kawasan Suryakencana. Sebab, Wali Kota Bogor melihat Suryakencana sebagai satu kesatuan kawasan.
“Yang sudah berjalan unuk UPT kawasan itu di Yogyakarta. Itu melalui UPT Malioboro, Taman Budaya, dan apa gitu,” ucapnya.
Ketika ditargetkan bisa terbentuk sebelum akhir tahun ini, Rudy mengaku harus bekerja keras. Karena ada kajian-kajian yang perlu dilakukan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dari sisi ekonomi, kata dia, di kawasan Suryakencana ekonomi sudah berjalan dari pedagang-pedagang yang sudah berjualan di sana. Lingkungan Suryakencana juga yang dulunya kumuh, sekarang lebih tertata dari segi estetika.
“Kalau di segi sosial, dampaknya semua warga pemerlu kepentingan dan mau kuliner juga nyaman. Nggak ada kekhawatiran, takut, istilahnya nggak ada sistem di luar yang mengganggu proses aktivitas kawasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, UPT ini nantinya akan berada di bawah dinas. Namun belum diputuskan akan di dinas mana UPT ini dibuat, antara Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM (DinKUKMDagin) atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.
“Nanti kita lihat domainnya ada di mana yang lebih besar. Apakah di DinKUKMDagin, Disparbud, atau mana? Nanti lanjutannya harus dikaji lebih lanjut. Kalau di Malioboro di bawah UPT Pariwisata,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
