REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP), Arsjad Rasjid mengatakan bahwa bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo akan diumumkan pada momentum yang tepat. Meskipun ia memandang semua hari adalah waktu yang bagus.
"Rabunya tadi, saya bilang biasanya gitu, tapi semua hari saya bilang semuanya bagus, mungkin aja mungkin hari Rabu," ujar Arsjad di Media Center TPN GP, Jakarta, Ahad (15/20/2023) malam.
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa soal bakal cawapres merupakan kewenangan ketua umum partai politik pengusung Ganjar. Timnya hanyalah merumuskan strategi pemenangan dan mengatur syarat yang dibutuhkan jelang pendaftaran capres-cawapres pada 19 hingga 25 Oktober mendatang.
"Soon, kita juga akan announce kapan kita akan mengumumkan siapa cawapresnya, dan juga nanti bagaimana tanggal berapa kita akan melakukan registrasi kepada KPU," ujar Arsjad.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pihaknya akan terlebih dulu mendeklarasikan cawapres dari Ganjar. Setelah pasangan tersebut diumumkan, barulah kerja sama politiknya mendaftarkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sebagai momentum politik, kalau dari pengalaman 2014, 2019, diumumkan dulu baru kemudian dilakukan pendaftaran. Karena dua peristiwa yang mempunyai makna yang berbeda," ujar Hasto di Kantor TPN GP, Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Kubu pengusung Ganjar berkaca terhadap pasangan Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 dan 2019. Saat nama Muhammad Jusuf Kalla (JK) dan KH Ma'ruf Amin dideklarasikan dulu, barulah didaftarkan sebagai pasangan ke KPU.
"Ya bisa seperti itu, bisa juga sebelum pendaftaran diumumkan, tapi itu dua peristiwa yang berbeda. Pengumuman (cawapres) dulu, baru pendaftaran," ujar Hasto.
Adapun nama bakal cawapres untuk Ganjar, para ketua umum partai politik terus melakukan pencermatan. Pada momentum yang tepat, sosok tersebut tentu akan diumumkan.
"Kami selalu berpedoman bahwa politik itu memegang konstitusi, memegang etik, politik memegang aturan main. Politik itu menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang paling fundamental untuk didengarkan," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
