REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengklarifikasi pertemuan Presiden Joko Widodo-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Ia membantah, pertemuan itu membahas tawaran masuk kabinet kepada Partai Demokrat.
Ia mengungkapkan, pertemuan itu sebenarnya diinisiasi elite partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mereka berpandangan ada baiknya SBY melakukan pertemuan dengan Jokowi usai merapat ke KIM.
"Sehingga, kalau Pak SBY bertemu bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi akan bagus," kata AHY dalam rapat pleno DPP Partai Demokrat, Jumat (13/10/2023).
Apalagi, ia mengingatkan, terakhir kali Presiden Jokowi-SBY melakukan pertemuan empat mata seperti itu empat tahunan yang lalu. AHY tidak menampik jika pertemuan itu tidak cuma membahas situasi negeri terkini.
Tapi, lanjut AHY, membahas pula terkait Pemilu 2024. Meski begitu, ia menegaskan, tidak benar kabar burung yang beredar menyebut pertemuan Jokowi-SBY itu dilakukan dalam rangka membahas tawaran masuk kabinet.
"Tidak benar jika ada informasi beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling, jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Partai Demokrat akan mendapat jatah menteri, tidak benar 100 persen," ujar AHY.
AHY menyampaikan, tidak ada pembicaraan terkait itu pada pertemuan Presiden Jokowi-SBY. Namun, terkait reshuffle kabinet, AHY menuturkan, itu semua tentu menjadi hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. "Jadi, hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu," kata AHY.
Sebelumnya, AHY memimpin rapat pleno pengurus DPP Partai Demokrat di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jumat (13/10/2023) siang. Dalam rapat pleno kali ini AHY menyampaikan setidaknya dua agenda utama dibahas.
Antara lain perkembangan situasi politik terkini terkait Pilpres 2024 karena pendaftaran capres-cawapres sudah semakin mendekat dan terkait pileg. Serta, membahas isi pertemuan Jokowi-SBY beberapa waktu lalu.