Kamis 12 Oct 2023 22:31 WIB

Bullying Memprihatinkan, Komisi V DPRD Jabar Nilai Sekolah Harus Gandeng Polisi

Komunikasi lebih intens antarsekolah dengan kepolisian bisa cegah perundungan.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Kampanye Setop Bullying. Kasus bullying atau perudungan semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jabar.
Foto: DPR RI
Kampanye Setop Bullying. Kasus bullying atau perudungan semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jabar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kasus bullying atau perudungan semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jabar. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menilai, perudungan di kalangan remaja bahkan saat ini sudah mengarah ke kriminal. Karena, sering kali korbannya mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia.

"Kalau sudah kriminal sekolah tidak bisa mengatasi sendirian. Karena kan sudah kriminal perilakunya," ujar Abdul Hadi Wijaya yang akrab disapa Gus Ahad kepada Republika, Kamis (12/10/2023).

Untuk mengatasi fenomena anak-anak kriminal ini, kata dia, perlu ada kerja sama pembinaan dengan memanfaatkan perangkat yang ada. Yakni, Komunikasi lebih intens antar sekolah dengan aparat dan kepolisian.

"Ini harus kerja sama dengan kepolisian. Mereka harus ikut mengontrol," katanya. Bahkan, kata dia, di sekolah harus ada babinkantibmas. Serta kepolisian juga harus bisa turut melakukan pencegahan. 

"Tapi kan kadang ada keengganan masalah bully terangkat. Jadi ini seperti disembunyikan masalah sekolah hanya melihat aspek pendidikannya," katanya.

Gus Ahad mengatakan, bullying sebenarnya perilaku anak muda yang tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian, dengan kultur yang berkembang pada semacam kelompok-kelompok, serta ada pimpinannya di sekolah, bisa berbentuk geng motor.

"Di setiap sekolah ada alumni atau mahasiswa mereka membentuk yang eksis. Jadi timbul lah bullying ini," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement