REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Jokowi pun meminta agar kasus tersebut ditanyakan ke aparat penegak hukum.

"Ga tau, ditanyakan saja ke aparat penegak hukum, KPK atau ke mana kepolisian ya," kata Jokowi di depan Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

"Tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Namun Polda Metro Jaya hingga saat ini masih merahasiakan nama pimpinan KPK yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan tersebut.

“Mohon maaf ini masih konsumsi penyidik. Karena kita masih berproses, saya kira kita bisa saling menghormati," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023) malam.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri membantah isu yang beredar mengenai dugaan pemerasan dalam menangani kasus rasuah di Kementan. "Hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh Pimpinan KPK," kata Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023). 

Selain itu, Firli juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya menerima sejumlah uang dari Syahrul Yasin Limpo terkait pengusutan kasus di Kementan. Dia menegaskan, hal itu tidak pernah terjadi. 

Beredar isu yang menyebutkan Firli dan Mentan SYL bertemu dalam suatu kegiatan bulutangkis di wilayah Mangga Besar, Jakarta. Dalam pertemuan itu, diduga ada sejumlah uang yang diberikan kepada Firli.  Firli mengakui, dirinya memang kerap kali berolahraga bulutangkis. Namun, ia memastikan isu mengenai pemberian uang terhadap dirinya tidak pernah terjadi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika