REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengatakan, perlu adanya peningkatan kualitas publisher atau penerbit media dalam jaringan (daring) atau online untuk meningkatkan kualitas atau memajukan pers di Tanah Air.
"Publisher ini juga perlu ditingkatkan kapasitasnya," kata Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika di Padang, Jumat (6/10/2023).
Hal tersebut disampaikan ketua umum AMSI pada kegiatan Sumbar Digital Conference 2023 yang membahas artificial intellegennce, pemilu, dan ancaman hoaks.
Wahyu mengatakan, selama lima hingga tujuh tahun terakhir, ekosistem informasi atau dunia digital dibanjiri artikel yang kerap melanggar kode etik serta tidak berkualitas. Bahkan, sering kali adanya informasi yang belum terkonfirmasi, tapi kadung menyebar dan viral di masyarakat.
"Jadi, selain disrupsi digital, pengaruh media sosial serta penetrasinya yang begitu kuat, ekosistem digital ini juga akibat kualitas dari publisher," kata dia.
Oleh karena itu, AMSI ingin hadir dan mengambil peran agar jurnalisme media online tidak dicap atau dijadikan sebagai kambing hitam imbas buruknya kualitas pers di Indonesia.
Sebab, cukup banyak anggapan kualitas pers di Indonesia makin buruk akibat marak atau menjamurnya media daring.
Dulu, saat masyarakat hanya mengenal media cetak (koran), radio dan televisi, kualitas pers dianggap baik-baik saja. Namun, setelah kemunculan media online ada stigma negatif terhadap media online, katanya.
Salah satu anggapan miring itu ialah mudahnya membuat media online, artikel atau tulisannya asal-asalan hingga dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Pada akhirnya, masyarakat dirugikan akibat maraknya informasi tidak berkualitas yang menyebar di masing-masing telepon genggam.
"AMSI berpikir bagaimana memperbaiki situasi ini, bagaimana media online menjadi garda terdepan kualitas jurnalisme," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat Hansastri mengatakan diskusi yang digagas AMSI sejalan atau relevan dengan kondisi terkini. Sebab, dalam waktu dekat masyarakat di Tanah Air akan melangsungkan pemilihan umum (pemilu).
Pada kesempatan itu, Hansastri mengatakan kecerdasan buatan (AI) merupakan sebuah inovasi teknologi yang menjadi topik hangat diperbincangkan dan digunakan di berbagai sektor.
Bahkan, penerapan AI telah terbukti mengubah cara kerja masyarakat. Di sektor pemerintahan, penggunaan inovasi teknologi itu membantu meningkatkan efisiensi, akurasi dan kecepatan pengelolaan data.
Meskipun kemajuan teknologi banyak membantu bidang pekerjaan, hal hal tersebut tidak selamanya berdampak positif. Apabila tidak diiringi dengan kecerdasan sosial, maka kecerdasan buatan bisa berdampak negatif terhadap pengembang, masyarakat, atau pengguna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
