Isu reshuffle semakin kencang berembus setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/10/2023) sore. Hari ini, Jokowi mengakui dalam pertemuannya dengan SBY yang berlangsung selama hampir satu jam itu membahas mengenai banyak hal, terutama pilpres 2024.
“Hari Senin ya? Senin sore. Bertemu hampir satu jam. Ya silaturahmi berbincang-bincang terutama mengenai 2024,” kata Jokowi, singkat.
Partai Demokrat sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun, bagi politisi senior Partai Demokrat, Syarief Hasan terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini.
"Terlalu dini bicara soal kab (kabinet)," kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Hal itu disampaikan Syarief saat dimintai tanggapan dan penjelasannya atas pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin petang.
Saat ditanya apakah memang ada tawaran kursi menteri kabinet kepada Partai Demokrat dalam pertemuan SBY dengan Jokowi, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet.
"PD di luar kab (kabinet) lebih baik," ujarnya singkat.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku mengetahui soal pertemuan antara Jokowi dan SBY. Ia pun menegaskan, reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
"Kalau presiden merasa perlu melakukan itu, tentu itu jadi bagian kewenangan presiden," kata Muzani di Kompleks Senayan, Selasa.
Ia merasa, Presiden Jokowi tentu memiliki kepentingan untuk melakukan evaluasi kepada pembantunya. Tapi, soal siapa yang diangkat siapa yang diganti, Muzani menegaskan, merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi.
Muzani menyampaikan, tidak bisa memberikan spekulasi tentang pertemuan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi tersebut. Bahkan, sampai saat ini, ia menambahkan, mendapat informasi itu malah dari berita-berita.
"Sekali lagi itu kewenangan sepenuhnya presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan seterusnya," ujar Muzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
