REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia diyakini mampu menyelesaikan berbagai persoalan investasi. Hal tersebut merupakan keyakinan berbagai pihak kepada Bahlil yang pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (29/9/2023) siang.
Demonstrasi ini bertujuan mendukung kebijakan yang diambil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Dalam orasinya, para demonstran memuji upaya yang dilakukan Bahlil dalam menyelesaikan masalah di Pulau Rempang serta mengajak semua pihak objektif dan jernih melihat persoalan itu.
Koordinator aksi Abjan Said mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari solusi terbaik guna menemukan titik temu agar masalah di Pulau Rempang bisa diselesaikan secepatnya. Ia pun memuji Bahlil yang dianggap memiliki kepedulian dan kepekaan tinggi terhadap warga yang tinggal di Pulau Rempang.
"Sebagai junior di HMI, saya memberi rasa hormat yang tinggi terhadap senior saya Bang Bahlil Lahadalia atas sikap beraninya mau turun menemui warga Rempang untuk duduk bersama mencari solusi dari persoalan yang terjadi saat ini," ujar Abjan Said dalam orasinya.
Menurut Abjan, upaya yang dilakukan oleh Menteri Investasi adalah pendekatan yang beradab dan manusiawi. Ia tidak menggunakan cara represif dengan melibatkan aparat negara untuk membungkam warga, melainkan menggunakan cara-cara yang lebih soft dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sesama anak bangsa.
"Bagi kami pendekatan Bang Bahlil dalam merespon masalah yang terjadi di Rempang adalah sebuah sikap yang patut diapresiasi dan didukung karena telah memberi contoh dan keteladanan yang baik buat kami adik-adiknya di HMI. Sebagai junior kami bangga punya senior yang dekat dengan rakyat, cara-cara yang dilakukan oleh Bang Bahlil juga adalah cara-cara yang beradab yang diajarkan di HMI," kata Abjan.
Ia pun mengajak seluruh keluarga besar HMI untuk bersama-sama mengawal persoalan di Pulau Rempang agar bisa secepatnya diselesaikan. Abjan juga mengajak mereka memberikan dukungan morel kepada Bahlil dalam menyelesaikan tugasnya sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah jajaran kabinet di Istana Merdeka pada Senin (25/9/2023) untuk membahas persoalan lahan di Pulau Rempang. Dalam arahannya, Jokowi meminta agar penyelesaian Rempang dilakukan dengan baik dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai rapat.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana. Berdasarkan hasil kunjungannya itu, lanjut Bahlil, pihaknya menemukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
"Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," tuturnya.
"Warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun, dan sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan. Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45," lanjut Bahlil.
Lebih lanjut kata Bahlil, apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp 120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) nilainya berapa, itu yang akan diberikan.
Selain itu, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga menyebut, dalam proses transisi untuk pergeseran itu, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp 1,2 juta per KK. Bahlil mencontohkan, jika dalam satu KK tersebut ada empat orang, maka mereka akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp 4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta sehingga totalnya Rp 6 juta.
"Kemudian di dalam progres pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
